Ads:
.png)
 |
| Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (tengah). |
Zumi akan diadili terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di pemerintahannya.
Berdasarkan catatan VIVA, dikutip Kamis 6 Desember 2018, sebelumnya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Zumi dengan pidana delapan tahun penjara, dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola selama lima tahun ke depan setelah rampung menjalani pidana pokoknya.
BACA JUGA:
Pada perkaranya, Zumi terancam tak mendapatkan status Justice Collaborator karena tim jaksa menilai Zumi belum maksimal bekerja sama membongkar kasusnya.
Pada tuntutannya, jaksa menyebut Zumi terbukti menerima gratifikasi sekira Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US$30 ribu, serta Sin$100 ribu.
Menurut jaksa, gratifikasi itu digunakan Zumi untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon gubernur Jambi. Dia juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan keluarganya.
Jaksa juga menyatakan bahwa Zumi bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang itu disebutkan jaksa untuk muluskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jambi tahun anggaran 2017-2018. (vv)
