Indometri.id // Merangin. Kepemimpinan kepala sekolah SDN 163 Muara Pangin kini menjadi sorotan masyarakat dan wali Murid ada beberapa Poin yang menjadi perhatian masyarakat dan wali murid tentang kepemimpinan Kepsek SDN 163, Desa Muara Pangi, Kecamatan Lembah Mansurai, Kabupaten Merangin, akhir-akhir ini diduga banyak menimbulkan kegaduhan di antaranya tata kelolah pendidikan, penggunaan Dana Bos, keterbukaan pengolahan tabungan siswa, dll. Sabtu 5 Sep 2026.
Kepemimpinan Bupati Merangin H. M. Sukur SH, MH di harapkan dapat memberikan keadilan dan Marwah dunia pendidikan kabupaten Merangin, berani memberikan terobosan dan mengkoreksi kepsek yang diduga bermasalah serta masa jabatan yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk di ganti atau di pindahkan.
Nepotisme dan unsur kedekatan bukan lagi menjadi tolak ukur dalam mengakat dan memberhentikan kepala sekolah, sehingga dunia pendidikan dapat berjalan sebagai mana mestinya.
Yang menjadi sorotan utama Masyarakat dan Wali Murid adanya penahanan tabungan siswa oleh kepala Sekolah. Dugaan tersebut mencuat dari wali murid kepada awakedia ini.
Diduga tabungan siswa/i dikelolah oleh kepsek sendiri Tampa melibatkan guru-guru, Masyarakat dan wali murid SDN 163 mempertanyakannya kejelasan tabungan siswa SD 163 muara pangi yang sampai sekarang tidak ada kejelasan.
Wali murid meminta untuk mengembalikan semua uang tabungan yang sudah di setor kepada siswa, kuat dugaan uang tersebut sengaj di tahan kepsek sehingga menimbulkan keresahan wali murid.
Masyarakat juga menyoroti dan mempertayakan jabatan Kepala Sekolah yang diduga sudah menjabat 2 periode / dekade sebagai mana Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 (yang mempertegas Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021), masa jabatan Kepala Sekolah dibatasi secara kaku: maksimal hanya 2 periode (8 tahun) di satuan pendidikan yang sama
Masyarakat dan Wali Murid menyoroti transparansi penggunaan dana Bos yang diduga tidak trasparan, terbuka dan akun tabel di SDN 163 Muara Pangi.
Masyarakat dan Wali murid juga Mempertanyakan peran komite di SD 163 muara pangi, semenjak kepemimpinan Kepsek yang sekarang tidak berfungsi sama sekali, tugas komite sekolah diduga di ambil alih peranya oleh kepala sekolah.
Yang menjadi sorotan Masyarakat dan Wali Murid juga tertuju pada kedisiplinan kepala sekolah SD 163 muara pangi, serta ketegasan dalam memimpin SD 163, diduga kepsek tidak pernah Publikasi RKAS tidak Terbuka Mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) hasil musyawarah bersama guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa.
Masyarakat dan wali murid menduga kepsek mempertahankan data seorang guru nonaktif berinisial A di dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Akibat manipulasi data tersebut, dana tunjangan sertifikasi guru berinisial A tetap cair setiap bulan, meski yang bersangkutan sudah dirumahkan, Tindakan ini dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan negara.
Masyarakat dan Wali murid juga mempertanyakan proyek revitalisasi tahun 2026 tidak melibatkan Komite Sekolah, berdasarkan Pasal 8 UU Sisdiknas, masyarakat berhak berperan serta dalam pengawasan program pendidikan. Juknis juga menyarankan keterlibatan warga sekitar yang memiliki latar belakang konstruksi untuk membantu pengawasan teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepsek SDN 163 Muara Pangi dan Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan Carut Marut Kepemimpinan Kepsek SDN 163 Muara Pangi tersebut.
Redaksi Membuka ruang Hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai kode etik jurnalistik yang diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Mulyadi
Posting Komentar untuk "Carut Marut Kepemimpinan Kepsek SDN 163 Muara Pangi, Menjadi Sorotan Wali Murid. "