Kemendagri Turun Tangan Jaga Stabilitas Pemkab Tulungagung Usai OTT, Layanan Masyarakat Jadi Prioritas

TULUNGAGUNG – Indometro.id- Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat merespons dinamika pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini difokuskan untuk menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Efrimeiriza, menyampaikan bahwa kehadirannya di Tulungagung merupakan mandat langsung dari Menteri Dalam Negeri guna mengawal proses transisi pemerintahan agar tetap sesuai regulasi.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Prajamukti, Selasa (14/4/2026), Kemendagri memaparkan empat fokus utama mitigasi pasca-OTT, yakni menjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan, menjaga kualitas pelayanan publik, melakukan evaluasi untuk mencegah praktik korupsi berulang, serta memulihkan moral dan kepercayaan diri Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Setiap peristiwa OTT menjadi perhatian serius Bapak Menteri. Pencegahan terus dilakukan, namun kunci utama tetap pada integritas kepala daerah,” ujar Efrimeiriza.

Terkait kepemimpinan daerah, Kemendagri menegaskan bahwa kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati memiliki batasan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Plt tidak diperkenankan melakukan rotasi maupun pengisian jabatan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan Plt berlaku maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang hingga adanya putusan hukum tetap terhadap kepala daerah definitif.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, memastikan kondisi pemerintahan tetap kondusif meskipun sejumlah ruangan di kantor Pemkab masih dalam penyegelan KPK. Ia menyebut, penyesuaian telah dilakukan dengan mengalihkan aktivitas administrasi ke lokasi alternatif, termasuk kantor wakil bupati.

Menurutnya, koordinasi internal juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas psikologis pegawai di tengah situasi yang berkembang. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah menyatakan komitmen mendukung kinerja pemerintahan selama masa transisi.

Upaya penguatan koordinasi dan komitmen bersama ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di tengah situasi yang penuh tekanan, Pemkab Tulungagung menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terhenti.(AG.id