Ads:
.png)
Jakarta, Indometro.id -
Sertifikasi
vaksin Covid-19 yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi suatu
yang penting karena prasyarat dalam melakukan perjalanan atau akses ke
sejumlah fasilitas publik. Namun, sejumlah kendala masih dikeluhkan
masyarakat terutama soal kesalahan data dan sertifikat yang tidak keluar
padahal sudah menerima vaksin.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari
saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
yang juga dihadiri Kepala BPOM, IDI, ADINKES di gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta, Rabu (25/8/2021).
"Banyak yang menyampaikan keluhan tentang Aplikasi
PeduliLinduni di lapangan, mulai dari sertifikat vaksin yang tidak keluar, data
yang tidak sesuai. Mohon solusinya, kalau bisa ada contact
center untuk pengaduan masyarakat," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Nihayatul Wafiroh. Ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi atas
banyaknya kesalahan data dalam aplikasi PeduliLindungi.
"Kesalahan data itu juga terjadi pada saya, di aplikasi
PeduliLindungi kelahiran saya ditulis Tahun 1995. Ini perlu
dievaluasi terkait data, apakah datanya dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam
Negeri, atau dari mana?" ujarnya.
Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi IX meminta
Kemenkes untuk meningkatkan kualitas dukungan teknologi informasi dalam
pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan akurasi dan keamanan data yang
terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi khususnya terkait vaksinasi dan
menyempurnakan database PCare vaksinasi secara
kontinyu dan berkala.
(DPR RI)
