Matrohupi Ungkap, Keuangan DPC PKB Dikendalikan Nunik

Baca Juga


Pesawaran, indometro.id - Pelanggaran dan Penyimpangan yang dilakukan Ketua DPW PKB Provinsi Lampung,  Chusnunia Chalim, makin terungkap. Setelah Keputusannya mengganti DPC PKB Se Provinsi Lampung dengan tanpa mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai,  kini terungkap bahwa Keuangan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di beberapa Kabupaten di Lampung, juga langsung dibawah kendali Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim. 

Dari beberapa Kabupaten Kota yang dikonfirmasi, menyebutkan bahwa sejak dilantiknya Anggota DPRD Kabupaten Kota pada tahun 2019 lalu, tepatnya setelah dilantiknya Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten / kota, mendadak wakil pimpinan di instruksikan untuk tidak menyetorkan kontribusi kepada DPC. 

Seperti lazimnya di semua Partai, Kewajiban Kontribusi Bulanan Anggota Fraksi di DPR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, bahkan di tubuh PKB, ini tertuang dalam Fakta Integritas anggota DPRD Pesawaran yang akan dilantik. 

Kontribusi bulanan yang nilainya Rp.3 Juta Perbulan untuk masing-masing anggota Dewan ini, peruntukannya guna konsolidasi partai sampai ditingkat ranting, menjaga dapil, bisyaroh Kyai, Kontribusi ke PCNU, serta biaya perjalanan DPC dalam menjalankan organisasi. 

"Saya dapat informasi dari Wakil Pimpinan DPRD Pesawaran Zulkarnain, Mba Nunik melarang anggota Fraksi menyetorkan kontribusi bulanan kepada DPC PKB Pesawaran, dan ini sudah saya sampaikan kepada sahabat Okta Rijaya (Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung)",  terang Ipi.

Namun, lanjut Matrohupi lagi, Bang Okta  sapaan Okta Rijaya- meskipun kaget, tapi tidak mampu berbuat apa-apa terhadap kebijakan Mba Nunik ini. Bahkan, setelah gonjang ganjing pergantian sekretaris, dan Okta digantikan oleh Syeh Ajeman, Matrohupi juga sudah dua kali menyampaikan persoalan ini. 

Pernah dua kali saya sampaikan kepada Syeh Ajeman  Sekretaris DPW PKB - terkait kontribusi anggota Fraksi, tapi Bang Seh Ajeman  juga tidak punya daya dalam memberikan solusi terkait hal ini.

Kejadian Makin parah masih dialami oleh DPC PKB Pesawaran, setelah Berhasil menempatkan lima kadernya di DPRD Pesawaran, Kontribusi Anggota DPRD tidak lagi setor ke DPC PKB, Dana Hibbah PKB Tahun 2020 yang berasal dari APBD Pesawaran juga dilarang dicairkan atas intruksi dari Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim. 

Kejadian tahun 2020 lebih parah lagi, Dana Hibbah Partai senilai Rp.95 Juta dilarang Nunik untuk dicairkan, padahal tahun 2020 tahun sibuk Pilkada, saya harus konsolidasi, persiapan deklarasi, penjaringan bacalon kada, sowan ke para Kyai, dan semua terpaksa harus saya keluarkan dari dana talangan pribadi, berharap nanti bisa dikembalikan pada saat dana hibbah partai dari Pemda cair.

Akan tetapi, tambah bang Ipi, begitu DPC mengajukan pencairan ke Pemda, ternyata banyak sekali alasan sehingga dana nyaris tidak bisa dicairkan. 

Setelah deal-dealan dengan Mba Nunik, yang dimediasi oleh sekretaris DPC Rohima Rahman, akhirnya pertengahan Desember, menjelang BPKAD Pesawaran tutup buku, dana hibbah baru bias dicairkan, itupun dengan catatan . 

Saya sempat kaget, setelah Deal apa yang Nunik mau, lalu saya ketemu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dan Bupati juga memberikan isyarat sudah bisa dicairkan, sembari menunjukkan pesan singkat via Whats App yang berasal dari Nunik, yang berisi izin untuk mencairkan dana hibbah. 

Kejadian serupa dialami Ketua DPC Pringsewu, Ustadz Taufiq Hidayat. Menurut Taufiq, sejak Dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Mba nunik mengintruksikan kepada anggota DPRD Pringsewu, melalui Wakil Pimpinan DPRD Pringsewu, Hj, Mastuah, untuk menyetorkan Kontribusi bulanan kepada DPC PKB. 

Sejak Dilantiknya Anggota DPRD Pringsewu, ada larangan untuk menyetorkan kontribusi bulanan kepada DPC, dan itu intruksi Mba Nunik, begitu keterangan wakil pimpinan Hj, Mastuah kepada DPC. Ya tap Alhamdulillah, konsolidasi partai tetap saya jalankan dengan amanah, ujar Taufiq.(*/nhl/ben)

Berikan Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama