Ticker

6/recent/Ticker-posts

Supli.SH. Penempelan Rumah KPM PKH Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah. Datanya Di Update Juga Dong

 Supli.SH. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah, indometro.idAnggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah menilai pemasangan stiker rumah KPM penerima bantuan program PKH dan BPNT oleh Dinas Sosial tidak bisa menyelesaikan persoalan.

Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Lombok Tengah H Supli mengatakan, selain pemerintah melakukan penempelan stiker atau labelisasi, seharusnya pemerintah juga harus melakukan update data secara terus menerus

Kalau dalam melakukan pendataan dan hasil pendataannya juga benar kenapa harus dilakukan labelisasi pada rumah KPM yang menerima bantuan program PKH dan BPNT,” kata Supli  Rabu 19 Januari 2021

Menurut politisi PKS ini, persoalan pokoknya adalah valid tidaknya data penerima, kalau datanya sudah valid, maka tidak ada masyarakat yang keberatan atau merasa tidak diperhatikan pemerintah.

Persoalan sekarang ini adalah ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, tapi tidak mendapatkan bantuan itu,” tuturnya

Dikatakan, yang banyak terjadi sekarang ini adalah orang yang sepantasnya mendapatkan bantuan tapi tidak dapat karena hasil pendataannya tidak valid.

Banyak keluhan dari masyarakat bahwa yang bisa dikatakan kaya itu dapat dan yang miskin tidak dapat,” tutur Supli

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki data yang sudah ada secara keseluruhan.

Mari perbaiki data yang sudah ada dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan. Datanya harus di validasi ulang yang masih belum masuk dalam data penerima untuk segera dimasukkan,” imbuhnya

Selain itu, Anggota DPRD ini juga mengatakan, program labelisasi rumah KPM ini tidak bisa menyelesaikan persoalan

Bagi saya program labelisasi ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kalau hanya sekedar labelisasi saja tanpa memperbaharui datanya tidak akan menyelesaikan persoalan. Solusinya adalah dengan cara memperbaharui data secara terus menerus karena ada yang layak mendapatkan bantuan dari program  PKH/BPNT tapi tidak dapat itu yang menjadi pemicu keributan ditengah masyarakat,” tutup Supli 

Sudirman Lombok

Artikel Terkait