Ads:
.png)
BANYUWANGI .indometro.id - Dalam musim pandemi covid-19, pemerintah menggelontorkan anggaran yang nilainya tidak sedikit, hal itu untuk membantu warga masyarakat yang terdampak juga termasuk untuk kelancaran sebuah lembaga, baik dibidang pendidikan umum maupaun keagamaan.
Akan tetapi mirisnya, dalam penyalurannnya banyak diindikasi tidak benar, dan data penerima bantuan banyak yang fiktif.
Ini dikhawatirkan malah di jadikan ajang bisnis bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab,
salah satunya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di duga adanya penyelewengan dana BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan) tahap 2.
Adanya pandemi covid-19, kementrian Agama memberikan bantuan BOP (Biaya Oprasional Pendidikan) Pesantren yang nilainya bervariatif sesuai kriteria jumlah santri, akan tetapi data pesantren yang ada di kabupaten Banyuwangi diduga banyak yang fiktif, beberapa tim Media dan Lsm berupaya maksimal melakukan investigasi baik dilapangan dengan mendatangi beberapa pondok pesantren sesui data yang sudah tertera dari Kementrian Agama pusat, dan ternyata banyak yang fiktif atau tidak ada pesantrennya.
Awak media Indometro dan Gempurnews, mendatangi kantor Kementrian Agama kabupaten Banyuwangi untuk meminta penjelasan terkait bantuan dana BOP yang di duga banyak yang fiktif, dalam hal ini, Drs.H.SLAMET, M.HI, selaku kepala Kementrian Agama kabupaten Banyuwangi menyampaikan, bahwa untuk data BOP(Biaya Oprasional Pendidikan) Pesantren kemenag kabupaten Banyuwangi tidak dilibatkan, dan data tersebut langsung dari kemenag pusat.
"Itu bukan kami yang mendata dan mengusulkan ke pusat, akan tetapi pusat yang menurunkan data ke kami, kami selaku Kementrian Agama Kabupaten cuman disuruh untuk memantau," tegas Slamet
“Saya juga bingung baru kali ini ada bantuan dana dari pemerintah kok yang mendata pusat bukan dari wilayah, dan saya yakin semua ini ada pemainnya, dan saya setuju mendukung penuh kepada Awak Media dan LSM yang membantu untuk mengungkap dana BOP untuk tahap 2 ini, imbuhnya lagi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mastur S.Ag, M.PD.I, selaku Kasi Pesantren kementrian agama Banyuwangi, juga mengatakan bahwa memang data BOP yang ada di banyuwangi tersebut dari 60 pondok pesantren terdapat 25 pesantren yang fiktif atau tidak ada pesantrennya, dan kemenag Banyuwangi sendiri sudah mengirimkan surat ke Bank BNI pusat untuk tidak mencairkan dana BOP yang ada diwilayah Banyuwangi sebelum ada rekomendasi dari Kementerian Agama Banyuwangi.
“Saya sudah mengirim surat kepada BNI pusat untuk tidak mancairkan dana BOP yang ada di banyuwangi sebelum mendapat rekom dari Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, karena semua ini bukan salah Kabupaten tetapi salah Pusat, karna data ini benar-benar dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas”, tutur Mastur selaku kasi pesantren Kemenag kabupaten Banyuwangi.
Salah satu Aktivis senior Banyuwangi, yang akrab disapa NANANG, mengingatkan, carut marutnya data serta banyak yang fiktif, akan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Dan ketika dana BOP itu tidak bisa di cairkan, apa uang akan di kembalikan ke negara dan persoalanya itu masalah pengajuan kan harusnya lewat bawah, ini ternyata bawah tidak mengetahui sama sekali karena data semua itu langsung dari atas, dan itu rawan karena kalau bisa di cairkan tetapi pesantren-pesantren yang didata itu tidak ada, uang pemerintah larinya kemana, dan kemungkinan besar penggunaanya juga tidak jelas ketika sudah tersalurkan karena dari data saja tidak jelas, dan saya sangat kecewa di zaman super canggih saat ini bisa di akses dengan media elektronik kok data bisa keliru sebanyak itu, saya beserta awak media kususnya di Kabupaten Banyuwangi ini akan bekerja keras untuk mengungkap bantuan BOP PP tahap 2, yang diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”, tegas Nanang.
(Agung)
