Ticker

6/recent/Ticker-posts

BLT-DD Tak Jelas, HPMMU Desak Bupati Sula Evaluasi Pejabat Desa Falabisahaya.

HPMMU gelar Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Desa Falabisahaya

SULA, indometro.id - Sejumlah massa aksi yang tergabung dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Mangoli Utara (HPMMU) Kepulauan Sula, gelar aksi demonstrasi datang dan mengepung Kantor Desa Falabisahaya dalam rangka menuntut kepastian aparat Desa terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa (BLT-DD) ke masyarakat yang sejauh ini terkesan tebang pilih.

Pantaun media dilokasi, gerakan demonstrasi yang dimotori oleh HPMMU diapresiasi ribuan masyarakat Desa Falabisahaya, hal ini secara faktual tuntutan massa aksi tersebut, tersentuh baik dikalangan masyarakat, sebab ada kecemburuan sosial bahwa sampai saat ini belum ada penyaluran BLT-DD, namun disisilain anggaran 2020 untuk pembangunan proyek Drainase tetap berjalan terus tanpa melihat keresahan masyarakat Desa Falabisahaya.

Dalam jalannya aksi Demonstrasi tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) yakni Fadli Wambes saat menyampaikan bobotan orasinya bahwa sesuai Permendes 11 Tahun 2020 kriteria penerima BLT-DD itu sudah menjadi tiga aspek, dan sampai saat ini data penerima tidak pernah dibuka secara terang-terangan agar masyarakat bisa menyesuaikan data yang belum diterima dan yang diterima.

"Karena ada indikasi tidak tepat sasaran, Kalau Pejabat Desa dan BPD Falabisahaya tidak bisa bertanggung-jawab mengenai penyaluran BLT-DD, lebih baik mundurkan diri saja dari jabatan," tegas Fadli saat Demonstrasi, Senin (1/6/2020)

Keterlambatan penyaluran BLT-DD yang tidak jelas, Kata Fadli Pemerintah Desa Falabisahaya tidak paham aturan sehingga terjadinya keterlambatan yang berkepanjangan

"Keseriusan BPD dan Pj Desa Falabisahaya segera mempercepat proses penyaluran BLT-DD," ujarnya

Senada dengan hal itu, salah satu orator muda yakni Maududi Pauwah menjelaskan bahwa jika alasan keterlambatan penyaluran BLT-DD adalah beluh di ACC rekomendasi Desa maka Bupati dan Kepala Desa perlu di evaluasi.

"Pemdes berlasan rekomendasi belum di ACC oleg Bupati, jangan sampai ada kongkaling aparat Desa bersama Bupati Kepulauan Sula," bebernya

Dudi menambahkan, bukan hanya masalah BLT-DD yang kami tuntut saat ini tetapi masalah yang urgens juga terkai BUMDES Falabisahaya dan Izin Tempat hiburan malam (Lokalisasi).

"Inspektorat juga kami kecewakan, masuk akal banyak masalah lalu tidak ada penyelesaian mengenai kejelan msalah bumdes dan BLT-DD," ungkapnya. (Bung Ode)