 |
| Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari |
Jokowi dinilai telah melakukan sejumlah pencapaian seperti pembangunan infrastruktur yang sangat masif, menurunkan angka kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sehat, serta BPJS Kesehatan. Namun, ada sejumlah catatan ekonomi yang harus diperhatikan pemerintah Jokowi dan pemerintahan terpilih, yang akan datang.
Hal itu terangkum dalam diskusi 'Empat Tahun Jokowi, Catatan Sukses dan Pekerjaan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 18 Oktober 2018.
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan pencapaian yang telah dilakukan oleh Jokowi. Ia menyebut Presiden Jokowi telah banyak menuntaskan program keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya di bidang infrastruktur.
"Jokowi telah melakukan janji-janji kampanyenya, sesuai yang tertuang di dalam Nawa Cita. Harapan saya kita mulai masuk ke masa industrialisasi, karena syarat menjadi negara industri itu infrastruktur dan energi," kata Eva.
Eva juga menyinggung program jaminan sosial yang sangat menyentuh tataran akar rumput. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Namun ia mengakui, capaian paling terlihat dan berdampak oleh publik ialah masifnya pembangunan infrastruktur.
"Saya melihatnya infrastruktur mendatangkan kepuasan paling tinggi di rakyat. Dan paling puas dengan infrastruktur itu karena pembangunan berjalan," kata Anggota Komisi Keuangan DPR itu.
Pembangunan desa
Di kesempatan yang sama, mantan Komisioner Komnas HAM, M. Ridha Saleh, justru melihat kritik atau apresiasi kepada pimpinan Jokowi hanya terlihat pada level makro.
Ia menyindir, elite politik, baik dari oposisi maupun petahana yang kerap melupakan pembangunan infrastruktur desa.
"Selama ini, perdebatan di elit politik kita itu yang dilihat itu adalah bendungan besar, yang dilihat itu tol laut, atau infrastruktur yang besar-besar," ujarnya.
Meski pemerintah dinilai cukup berhasil membangun desa, ia menilai pemerintah maupun partai politik oposisi perlu mengawasi dana desa yang anggarannya besar digelontorkan tiap tahunnya.
Pria yang juga menjabat direktur Rumah Mediasi Indonesia itu mencatat, sudah hampir Rp180 triliun kas negara tersedot untuk pembangunan desa.
"Tapi yang tidak pernah dibicarakan itu adalah infrastruktur di level yang paling bawah, dan itu memberikan stimulus bagi perekonomian desa. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga demokrasi di akar rumput,” kata dia.
Penurunan kemiskinan
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mickael B Hoelman, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan selama empat tahun mereka menjabat.
BACA JUGA:
Hari Ini, Polisi Gelar Reka Ulang Peluru Nyasar ke Gedung DPR
"Pak Jokowi pemerintahannya berhasil mengelola pengurangan kemiskinan. Hingga turun di bawah dua digit. Saya kira siapapun pemerintahan ke depan, mereka mengelola negara dengan warisan ini akan menjadi lebih mudah," ujar Mickael.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018 menunjukkan bahwa angka kemiskinan adalah 9,82 persen atau 25,95 juta orang. Angka itu terendah sejak Indonesia merdeka.
Selain itu, Mickael menyampaikan, Jokowi berhasil menurunkan rasio gini atau derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk ke angka 0,389 pada 2018.
Mickael berpandangan bahwa pemerintah selanjutnya, terlepas apakah itu kembali dipimpin Jokowi atau calon presiden lain, Prabowo Subianto, diwarisi permasalahan ekonomi yang lebih mudah dihadapi ketimbang saat transisi pemerintahan pada 2014.
"Siapapun yang akan jadi presiden, pemerintahannya mewarisi suatu ruang yang lebih leluasa (dalam ekonomi)," ujar Mickael.(vv)
