YALIMO, Papua Pegunungan Indometro Id — DPRK Yalimo kembali melakukan monitoring penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Dalam monitoring yang berlangsung Rabu, 19 Agustus 2026, di Desa Bum-Bum, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, rombongan DPRK menemukan kondisi bangunan rumah layak huni yang dinilai memprihatinkan.
Bangunan tersebut disebut telah rampung secara fisik hingga 100 persen.
Namun ironisnya, rumah yang belum digunakan atau ditempati oleh pemiliknya itu justru sudah mulai menunjukkan kerusakan.
Kerusakan terlihat pada bagian pagar depan hingga sejumlah bagian di dalam bangunan.
Temuan tersebut membuat rombongan DPRK Yalimo menunjukkan kekecewaan. Kondisi itu dinilai patut dipertanyakan karena pembangunan rumah tersebut menggunakan Dana Otsus yang seharusnya menghasilkan bangunan berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRK Yalimo, Edison Peyon, S.P, menyayangkan kondisi tersebut.
Ia meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo yang menangani pekerjaan pembangunan agar lebih serius memperhatikan kualitas pekerjaan, terutama pekerjaan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah layak huni.
“Sangat disayangkan. Rumah belum ditempati, tetapi sudah mulai mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian serius OPD terkait,” tegas Edison.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Yalimo, Gibson Wandik, S.Si menanggapi temuan tersebut dengan nada kecewa.
Ia mengaku heran melihat bangunan yang secara administrasi maupun fisik disebut telah rampung, tetapi kualitas sejumlah bagian bangunan justru terlihat tidak meyakinkan.
“Bagaimana tidak? Rumah belum masuk tinggal saja sudah mulai rusak. Ini kan aneh,” kata Gibson.
Gibson bahkan mempertanyakan kualitas bahan dan pengerjaan bangunan yang menurutnya terkesan tidak mencerminkan standar sebuah rumah layak huni.
Sorotan tajam juga disampaikan Wempi Yare. Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut menggunakan Dana Otsus sehingga hasil pekerjaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini rumah bantuan dan dibangun melalui Dana Otsus. Salah satu persyaratannya adalah rumah layak huni. Kalau seperti ini, rumah layak huni atau sekadar proyek?” sindir Wempi.
Menurutnya, temuan tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan dalam perjalanan monitoring DPRK. Persoalan ini akan dibawa dalam hearing meja bersama OPD terkait untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, kualitas material, pengawasan serta hasil akhir pembangunan.
DPRK Yalimo juga mengingatkan agar OPD tidak hanya mengejar laporan bahwa sebuah pekerjaan telah selesai 100 persen, sementara kualitas fisiknya justru mulai bermasalah sebelum dimanfaatkan masyarakat.
DPRK Yalimo menegaskan bahwa Dana Otsus bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan dan dilaporkan selesai.
Dana tersebut adalah instrumen pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga setiap pekerjaan harus tepat sasaran, berkualitas dan sesuai peruntukan.
Temuan di Desa Bum-Bum ini menjadi catatan serius DPRK Yalimo dalam monitoring penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2026. DPRK berharap temuan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh OPD agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap program pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus.**(st).
Posting Komentar untuk "Rumah Layak Huni atau Sekedar Proyek? DPRK Yalimo Soroti Bangunan di Bum-Bum"