Pemko Tanjungbalai Dan BPPMHKP Sinergi Optimalkan Sertifikasi Mutu Perikanan

TANJUNGBALAI | Indometro.id –

Pemerintah Kota Tanjungbalai menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjungbalai Asahan. Kolaborasi ini untuk mengoptimalkan layanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program prioritas nasional KKP.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir. Kegiatan digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/07/2026).

Forum ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung. Ia mewakili Wali Kota Tanjungbalai yang berhalangan hadir karena tugas lain.

Turut hadir Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran. Hadir pula unsur Forkopimda, para Asisten, KPPN, Perwakilan Bank Indonesia KPwBI Pematang Siantar, BPOM, Bea Cukai Teluk Nibung, perbankan, dan instansi terkait.

Forum juga diikuti Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha, pelaku UMKM, akademisi, media, serta undangan lainnya.

Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo mengatakan forum ini penting untuk memastikan standar pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan," ujarnya.

Aan menyebut dirinya baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Stasiun PPMHKP Tanjungbalai Asahan. Ia melihat besarnya potensi usaha bidang perikanan, baik pengolahan maupun budidaya di wilayah ini.

"Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir," jelas Aan.

Ia menegaskan pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tidak dipungut biaya. Kebijakan ini untuk memperkuat kualitas jaminan mutu bagi pasar domestik maupun ekspor.

"Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Aan memaparkan KKP memiliki 9 jenis layanan sertifikasi mutu perikanan. "KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis," katanya.

Layanan gratis ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat. Tujuannya memudahkan masyarakat mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai hilir.

Aan menambahkan KKP saat ini menjalankan program prioritas nasional. Di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik.

Untuk menyukseskan program tersebut, dibutuhkan sinergi. "Dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BI dan seluruh stakeholder dalam mensukseskan program ini," ujarnya.

Pihaknya juga akan terus mendorong pelayanan terbaik bagi pelaku usaha. Bentuknya melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan lain untuk menyukseskan Program Kerja Prioritas Nasional KKP.

"Harapannya, melalui FKP ini menjadi ruang dialog yang konstruktif dan membangun sehingga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan badan mutu KKP Tanjungbalai Asahan ke depan," kata Aan.

"Mari kita jadikan sertifikasi sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas usaha, memperkuat daya saing produk dan mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat," tutupnya.

Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan apresiasi Pemko atas pelaksanaan FKP. "Pemko Tanjungbalai tentunya sangat mengapresiasi kegiatan FKP ini sebagai wujud sinergi dalam mengatasi berbagai kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut," ujarnya.

Ia menegaskan Pemko siap mendukung dan berkolaborasi terkait program prioritas nasional yang disampaikan BPPMHKP. "Terkait program prioritas nasional yang disampaikan Kepala BPPMHKP tadi, Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi," jelas Nurmalini.

Nurmalini menekankan pentingnya kemudahan birokrasi layanan sertifikasi. "Kita juga harus memberikan solusi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan tepat untuk mendapatkannya," sebutnya.

"Aturan birokrasi yang harus kita permudah, tidak berbelit agar masyarakat atau eksportir mendapatkan kemudahan," lanjutnya.

Menurutnya, di era digitalisasi, pemerintah dituntut berinovasi. "Sudah saatnya di era digitalisasi kita dituntut berinovasi menciptakan jalur birokrasi yang lebih mudah, cepat dan tepat agar masyarakat atau para eksportir tidak lagi merasa kesulitan hanya untuk mengurus administrasi layanan sertifikasi," ujarnya.

Di akhir sambutan, Nurmalini berharap sinergi BPPMHKP, DJPB, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya terus diperkuat. Sinergi diperlukan untuk memastikan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara luas dan konsisten.

Kegiatan FKP dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari BPPMHKP Tanjungbalai Asahan.

Forum mendapat respon positif dari peserta. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan.

Salah satunya Yos dari CV Maju Bersama bidang budidaya ikan. Ia berharap BPPMHKP dapat membantu solusi pemasaran hasil ikan karena saat ini mengalami kesulitan.

Begitu juga Indra dari Kisaran Aquaculture. Ia menyatakan siap berkolaborasi membantu para pelaku usaha budidaya ikan dalam memasarkan hasil untuk domestik maupun ekspor. (Kabiro)