Ketua FSBSI-KSBSI Kab. Paser : Deputy PT BMML Arogan dan Adopsi Sistem Gaya Kolonialisme

Indometro.id. PASER – Praktik ketenagakerjaan di PT BMML (Bumi Mulya Makmur Lestari) menuai sorotan tajam. Sistem pengelolaan tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dinilai tidak memanusiakan pekerja dan cenderung mengadopsi gaya kolonialisme Belanda abad silam.

Ketua DPC FSBSI-KSBSI Kab. Paser

Indra Pirez Da Silva

Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI-KSBSI) Kab. Paser Indra Pirez Da Silva saat ditemui Rabu (10/06/26) mengatakan, Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak yang menilai perusahaan hanya berorientasi pada target produksi tanpa memedulikan hak-hak dasar, kesejahteraan, dan martabat para buruh.

Eksploitasi dan Minim Perlindungan terhadap buruh dan sistem kerja yang diterapkan PT BMML dituding mirip dengan pola kerja paksa era kolonial, di mana beban kerja yang dibebankan kepada buruh sangat berat namun tidak sebanding dengan hak, fasilitas, maupun perlindungan kerja yang mereka terima.

Para pekerja di lapangan kerap menghadapi tekanan pemenuhan target yang tidak realistis. Jika target tidak terpenuhi, sanksi pemotongan upah hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak membayangi mereka setiap hari. Hal ini menciptakan atmosfer kerja yang penuh intimidasi dan jauh dari prinsip hubungan industrial yang harmonis serta humanis.

Ketua DPC FSBSI-KSBSI Indra Pirez Da Silva menegaskan bahwa mereka adalah aset penggerak roda perusahaan yang berhak mendapatkan penghidupan dan perlakuan yang layak, bukan sekadar alat produksi yang bisa dieksploitasi tanpa batas.

Berdasarkan laporan lapangan dari Buruh Sawit terdapat beberapa indikator kuat yang membuat pola manajemen di perkebunan sawit BMML dianggap mengadopsi gaya kolonial

Beberapa poin krusial yang dituntut agar segera diubah oleh manajemen PT BMML antara lain:

Penghapusan Sistem Intimidasi, Menghentikan segala bentuk tekanan psikologis dan kebijakan sepihak yang merugikan buruh, Kelayakan Upah dan Fasilitas, Menjamin pemberian upah yang sesuai dengan regulasi

Serta penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang memadai dan Memanusiakan Pekerja Mengubah sistem manajemen linear yang kaku dan opresif menjadi sistem yang menghormati hak asasi manusia (HAM).

Selain urusan upah, ketimpangan fasilitas di area perkebunan PT BMML juga mempertegas sekat sosial ala kolonial. Sementara jajaran manajer dan ekspatriat menikmati fasilitas perumahan mewah lengkap dengan air bersih dan listrik 24 jam.

Sementara barak-barak para buruh kasar di dalam kawasan perkebunan sangat memprihatinkan, utamanya air bersih tak layak konsumsi, penerangan yang setiap harinya dinikmati selama 4 jam pada waktu malam, tidak sedikit juga barak buruh sengaja tidak dinyalakan selama seminggu bahkan lebih

"Struktur kelas di dalam perkebunan sawit BMML ini terlihat jelas. Ditmabah lagi Deputy (pimpinan) perusahaan PT. BMML bertindak layaknya sebagai 'Tuan Tanah' yang kebal kritik dan arogan, sedangkan buruh diposisikan sebagai objek pemeras keuntungan semata," ujar Indra Pirez Da Silva

Merespons situasi yang memprihatinkan, Ketua DPC FSBSI-KSBSI Kab. Indra Pirez Da Silva Mendesak Pemerintah Daerah, DPRD dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab. Paser segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantong-kantong perkebunan PT BMML dan menindak tegas perusahaan tersebut

Perlu langkah tegas dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Dinas Tenaga Kerja terkait untuk mengaudit sistem ketenagakerjaan di perusahaan tersebut demi mencegah langgengnya praktik "kolonialisme modern" di bumi Paser. Pungkas Ketua DPC FSBSI-KSBSI Kab. Paser Indra Pirez Da Silva

(fbn/red***)