TULUNGAGUNG – Indometro.id-Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Satpol PP dan DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Massa sebelumnya berkumpul di GOR Lembu Peteng sebelum melakukan long march menuju lokasi aksi.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan 11 tuntutan yang berfokus pada transparansi pemerintahan, pengawasan anggaran daerah, serta penuntasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.
Koordinator aksi, Sugeng Sutresno, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat agar roda pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami ingin seluruh proses hukum terkait kasus korupsi di Tulungagung dituntaskan secara terbuka. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai aturan tanpa pengecualian,” tegas Sugeng di hadapan peserta aksi.
Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang memuat 11 poin tuntutan. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan seluruh perkara korupsi yang tengah ditangani di Tulungagung secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Selain itu, GEMPAR meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Menurut massa aksi, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus hukum serta langkah-langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memulihkan kepercayaan publik.
Sorotan juga diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah. Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka informasi penggunaan dan realisasi APBD secara transparan kepada masyarakat. Sementara DPRD Tulungagung diminta memperkuat fungsi pengawasan serta membuka informasi terkait penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) agar dapat diawasi publik.
“Setiap rupiah anggaran berasal dari rakyat. Karena itu penggunaannya harus jelas, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sugeng.
Tidak hanya menyoroti persoalan hukum dan anggaran, peserta aksi juga meminta percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dinilai masih berjalan lamban. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja OPD dan melakukan pembenahan birokrasi secara profesional.
Sejumlah isu lain turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut, di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pemasangan CCTV di titik-titik strategis guna meningkatkan keamanan masyarakat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Perwakilan massa kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak terkait. GEMPAR berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat Tulungagung.(AG
Posting Komentar untuk "GEMPAR Tulungagung Geruduk DPRD dan Satpol PP, Desak Transparansi Pemerintahan dan Penuntasan Kasus Korupsi"