Dugaan Korupsi Menguak! Ketua BPK Resmi Laporkan Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya ke Kejari Agara

Aceh Tenggara,Indometro.id –

Drama penyalahgunaan dana publik kembali mencuat dari jantung desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Desa Lawe Sigala Barat Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, M. Nuh, dengan tegas melaporkan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) oleh kepala desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara, Senin pagi (30/6/2025).

Laporan yang masuk sekitar pukul 04.00 WIB itu tak sekadar menuding. Disertai bukti dan kronologi, M. Nuh menyampaikan dua pelanggaran serius:

✅ Tidak ada transparansi penggunaan ADD sejak 2022 hingga 2024

✅ Dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban

“Selama tiga tahun berturut-turut, kepala desa tidak pernah memberikan laporan kepada kami.

Bahkan tanda tangan kami diduga dipalsukan,” ungkap M. Nuh di hadapan wartawan di Kutacane.

📉 Dana Terserap 100%, Tapi Ke Mana Perginya?

Data dari situs JAGA KPK mencatat bahwa dana desa untuk Lawe Sigala Barat Jaya pada tahun 2022 dan 2023 telah direalisasikan 100%. Namun, pertanyaannya, apakah dana itu benar-benar sampai ke masyarakat?

Rincian Dana Desa Lawe Sigala Barat Jaya:

2022: Rp 737.650.000

Realisasi: 100%

Penggunaan: "Keadaan mendesak" Rp 295 juta, kegiatan sosial Rp 245 juta

2023: Rp 746.717.000

Realisasi: 100%

Penggunaan: Infrastruktur Rp 243 juta, kesehatan Rp 116 juta

2024 (hingga Juni):

Total Dana: Rp 745.585.000

Realisasi: Rp 385.740.000 (51,74%)

Sisa: Rp 359.845.000 (belum dicairkan)

Meski terlihat mulus di atas kertas, kenyataannya di lapangan berbeda. Menurut M. Nuh, realisasi tersebut hanya formalitas. Tak ada transparansi. Tak ada pertanggungjawaban. Dan bahkan diduga ada manipulasi administrasi.

“Kami mencium banyak kejanggalan. Ini bukan sekadar dugaan, ini alarm korupsi! Kami minta Kejari Agara jangan tutup mata,” tegas M. Nuh.

😡 Inspektorat Dinilai Lalai, Kasus Lama Saja Belum Tuntas

Tak hanya itu, M. Nuh juga melontarkan kritik keras kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang dinilai lamban dan terkesan menutup mata terhadap berbagai laporan sebelumnya.

“Kami sudah sampaikan laporan-laporan lama, termasuk soal penghulu kute. Tapi sampai sekarang nihil tindakan. Ada apa dengan Inspektorat?” ujarnya penuh kekecewaan.

M. Nuh mendesak Kejari Aceh Tenggara, khususnya Seksi Pidana Khusus (Pidsus), segera mengambil alih penyelidikan dan menindaklanjuti laporan tersebut secara serius.

Bahkan ia berharap kasus ini diawasi langsung oleh Komisi III DPR RI.

⚠️ Warga Desak Penegak Hukum: Usut Tuntas, Beri Efek Jera!

Warga desa juga mulai angkat suara. Mereka mendukung penuh langkah BPK dan menuntut agar kasus ini tidak disapu di bawah karpet.

Jika benar ada penyimpangan dana rakyat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kalau terbukti bersalah, jangan hanya diberhentikan. Penjarakan! Uang rakyat bukan untuk dipermainkan,” ujar seorang warga yang ikut mendampingi laporan.

🔎 Redaksi INDOMETRO.ID akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Rakyat berhak tahu ke mana uangnya pergi! ***