INDOMETRO.ID | ACEH TENGGARA | — Aroma tak sedap tercium dari pengelolaan Dana Desa di Kute Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah. Irwansyahri, Penjabat (Pj) Pengulu desa tersebut, dituding menyalahgunakan kepercayaan dan memanipulasi dana bantuan. Warga pun geram dan meminta Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhri, segera mencopotnya dari jabatan.
Fakta di lapangan mengindikasikan adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2024 yang seharusnya diterima penuh oleh warga miskin. Tak hanya itu, pengelolaan Dana Desa yang tertutup dan terkesan ugal-ugalan juga menjadi sorotan masyarakat.
“Seharusnya warga terima Rp1,8 juta untuk dua triwulan. Tapi yang dibagikan hanya Rp1,6 juta. Ada potongan misterius Rp200 ribu per orang, tanpa penjelasan!” tegas seorang tokoh masyarakat kepada media ini, Minggu, 1 Juni 2024.
Ia mengungkapkan, total 25 kepala keluarga menjadi korban pemotongan dana yang diduga dilakukan oleh Irwansyahri. Parahnya lagi, pemotongan itu berlangsung di awal masa jabatan sang Pj Pengulu—saat kepercayaan masyarakat masih penuh.
Dana Desa 2025 Diduga Disedot Jelang Akhir Jabatan
Masalah tak berhenti pada BLT. Dana Desa tahap pertama tahun 2025 telah dicairkan oleh Irwansyahri. Namun, belum ada laporan rinci ke masyarakat terkait penggunaannya. Padahal masa jabatannya akan berakhir pertengahan Juni ini.
“Jangan-jangan ini cara dia menguras Dana Desa sebelum masa jabatannya habis. Warga sekarang gelisah dan curiga. Transparansi nyaris nol besar,” ujar sumber lain dari kalangan pemuda desa.
Beberapa warga menduga kuat, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan, telah dialihkan atau disimpan untuk agenda yang tidak jelas. Ironisnya, Irwansyahri disebut-sebut sedang mengupayakan perpanjangan masa jabatan dirinya sebagai Pj Pengulu.
Warga Bergerak, Temui Langsung Bupati
Tak ingin terus menjadi korban, para tokoh masyarakat bergerak cepat. Mereka mendatangi langsung Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhri, dan menyampaikan permintaan tegas: tolak perpanjangan jabatan Irwansyahri.
> “Kami sudah cukup bersabar. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya tahu tarik dana tapi tak bisa mengelola. Kami minta beliau diganti dengan yang lebih amanah!” tegas salah satu tokoh.
Permintaan warga bukan tanpa dasar. Selain indikasi kuat penyimpangan, gaya kepemimpinan Irwansyahri selama menjabat juga dinilai arogan, tertutup, dan jauh dari semangat pelayanan publik.
Desa Butuh Pemimpin, Bukan Pengelola Dana
Situasi ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Jika tak segera bertindak, bukan hanya kredibilitas Pj Pengulu yang runtuh, tapi juga citra pemerintah daerah yang selama ini digadang-gadang transparan dan bersih.
“Kami tidak ingin desa kami jadi ladang bancakan. Dana desa bukan milik pribadi. Ini uang rakyat, dan harus kembali ke rakyat!” seru warga dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, Irwansyahri belum memberikan tanggapan resmi meski telah dihubungi. Pihak kecamatan juga belum mengeluarkan pernyataan terkait desakan warga ini.
Kini semua mata tertuju ke kantor bupati. Akankah Bupati Salim Fakhri berpihak pada suara rakyat? Atau justru membiarkan ketidakberesan terus berlangsung di Kute Pulo Piku? ***
Posting Komentar untuk "BLT Diduga Dipotong, Dana Desa Tak Transparan — Warga Kute Pulo Piku Desak Bupati Copot Pj Pengulu"