Pringsewu, indometro.id - Dugaan adanya pemotongan uang perjalanan dinas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Sukoharjo bulan Januari - Februari 2024 sebesar Rp950.000.00 oleh Kepala Sekretariat dan Ketua Panwascam Kecamatan Sukoharjo masih terus bergulir, Senin (01/04/2024).
"Awalnya PKD diberi Rp750.000 dan bingkisan dan THR kalau tidak dipertanyakan asal uangnya tidak bakal disebutkan dari uang perjalanan dinas.
Perjalanan dinas PKD itu totalnya Rp2.400.000 sementara kami bulan Januari - Februari hanya dibayarkan sebesar Rp1.450.000 dan itu juga dipotong bingkisan dan pembuatan baju batik itu semua tanpa kesepakatan. Kasek sudah sempat memberikan klarifikasi ke kami bahwa benar ada perjalanan dinas yang belum dibayarkan karena terselip hingga belum dibagikan, bagaimana bisa terselip sementara RKA yang ada seluruh Indonesia itu sama?," ungkap salah seorang PKD Kecamatan Sukoharjo yang tidak bersedia disebutkan namanya, Minggu (31/03/2024).
Sementara Kepala Sekretariat Panwascam Kecamatan Sukoharjo, Aan Setiawan saat dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan uang perjalanan dinas melalui WhatsApp mengatakan bahwa benar belum dibayarkan semua.
"Terkait perjalanan dinas Januari - Februari, saya pada prinsipnya kalau laporan sudah jadi baru saya bayar sampai hari ini laporan yang diterima baru setengah perjalanan, apakah akan saya bayarkan semua? Bagaimana pertanggungjawaban saya," kilah Aan Setiawan.
Aan Setiawan mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 600 SPJ yang belum diselesaikan.
"Tidak ada pemotongan tapi ini terkait dengan SPJ yang belum selesai dikhawatirkan ketika deadline dari Bawaslu Pringsewu dan surat pertanggungjawabannya belum selesai sementara uang sudah dibayarkan, bagaimana pertanggungjawaban saya ke Bawaslu Pringsewu,? Bahkan saya memakai uang pribadi untuk membayar perjalanan dinas karena uang tersebut cair sehari sebelum pemilu," ungkapnya.
Ketika dipertanyakan masalah bingkisan, Aan Setiawan mengatakan bahwa itu berasal dari kesekretariatan bukan dari perjalanan dinas. Sementara terkait pengadaan baju batik hasil kesepakatan bersama menggunakan uang perjalanan dinas bulan Desember 2023.(*)
