Jakarta, Indometro.id -
Ada tujuh agenda utama
pembahasan di jalur keuangan atau finance track dalam Presidensi G20 Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Bersama mengenai
Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam, secara
virtual.
Agenda pertama adalah kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
“Yang pertama dan yang penting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana
berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Tadi disebutkan temanya Recover
Together and Recover Stronger, itu untuk bisa pulih bersama dan pulih
menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi kebijakan global,” ujar Menkeu.
Kedua, upaya mengatasi dampak permanen pandemi
untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Dalam pertemuan G20 akan
dibahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada bidang ekonomi atau disebut
dengan scaring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya pandemi. “Juga
pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana
kebijakan-kebijakan akan didesain, ini akan menjadi bahan yang kedua, topik
kedua di bidang finance track,” imbuhnya.
Agenda lainnya adalah pembiayaan
berkelanjutan atau sustainable finance. Menkeu menyampaikan agenda ini akan
menjadi bahasan penting karena saat ini sektor keuangan diharapkan dapat
mendukung agenda golabal penting lainnya, seperti perubahan iklim.
“Akan
dibahas mengenai Green Finance Facility, termasuk bagaimana stimulus atau
dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi
yang hijau dan berkelanjutan. Juga akan dibahas mengenai bagaimana Digital
Infrastructure Regulation di dalam rangka untuk
meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector
investment,” jelasnya.
Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai sistem
pembayaran antarnegara atau cross border payment. Isu ini merupakan bahasan
penting untuk dibicarakan dari sisi perkembangan sistem pembayaran seiring
berkembangnya teknologi dan ekonomi digital. Hal lain yang akan dibahas adalah
mengenai inklusi keuangan, pengembangan kredit usaha kecil, dan
digitalisasi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini adalah topik
yang sangat-sangat penting bagi Indonesia dan juga relevan dan akan menjadi
prioritas pada pembahasan G20 finance track,” ujar Menkeu.
Kemudian, akan
diangkat juga mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan
perkembangan perpajakan global. “Di sini akan dibahas berbagai pembahasan
mengenai insentif pajak, pajak dan digitalisasi, praktik-praktik penghindaran
pajak pajak terutama berkaitan dengan base Erosion and profit shifting dan
transparansi, juga pajak dan pembangunan, serta kepastian pajak,” ungkap
Menkeu.
Menutup keterangan persnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam
Presidensi G20 ini pemerintah akan tetap menjaga kepentingan nasional dan
kepentingan negara-negara berkembang lainnya guna mendapatkan manfaat di bidang
ekonomi maupun di bidang perpajakan.
“Indonesia akan terus menjaga kepentingan
kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat
perkembangan dunia, termasuk dengan adanya teknologi digital, kita tidak
dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi
maupun di bidang perpajakan,” pungkasnya.
(**)
