Ads:
.png)
Jakarta, indometro.id - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengingatkan Pemerintah untuk mempersiapkan pasar dalam negeri dalam menyerap olahan biji nikel terkait rencana pemerintah melalui Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyetop ekspor nikel mentah dibawah kadar 70 persen.
Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey menyampaikan bahwa mengenai wacana yang disampaikan oleh Menteri Investasi BKPM Bahlil ini memang sangat mengejutkan.
"Karena kalau melihat dari kami pelaku hulu pertambangan biji nikel di Indonesia yang cukup besar potensi bahan baku dalam mengolah nikel menjadi stenlis steel atau baterai, kondisi ini ada sisi positif dan negatifnya," kata Meidy melalui keterangan pers yang diterima oleh Indometro.id, Jum'at (24/9/2021).
Meidy menjelaskan, kalau melihat di tahun 2020 awal, ekspor biji nikel dihentikan secara tiba-tiba dengan tujuan untuk mengoptimalkan hilirisasi nikel dalam negeri. Atas kebijakan itu, Indonesia digugat oleh Uni Eropa.
"Nah, jangan sampai nanti produksi Indonesia dalam olahan biji nikel yang melarang dibawah 70 persen ini digugat oleh negara lain atau bahkan dunia, ini harus diantisipasi," jelas Sekjend APNI.
Meidy juga menambahkan, yang kedua adalah dari pandangan APNI bahwa pemerintah mengakui akan membangun sekitar 98 pabrik olahan nikel, baik piromeuteurology maupun hydrometeurology yang saat ini telah terbangun dan telah berproduksi sebanyak 31 badan usaha industri hilir nikel dan sekitar 40 badan usaha sedang melakukan kontruksi dan proses perizinan.
"Yang kami khawatirkan, jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sedang berproses melakukan kegiatan industrilisasi nikel mereka mundur, ketika berbicara soal market. Marketnya ada di konsumsi enggak di Indonesia?" tambahnya.
Menurut pemberitaan, Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan Indonesia yang menyetop ekspor nikel tidak bisa diganggu gugat walaupun Uni Eropa menggugatnya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Atas hal itu, Sekjend APNI Meidy menyikapinya, bahwa hal itu sama ketika saat nikel ore dihentikan ekspornya ke luar negeri oleh pemerintah pada tahun 2020 lalu. Para pengusaha tambang nikel kebingungan untuk mendapatkan pasar (market) untuk menjual nikel yang mereka miliki.
"Kami bingung marketnya kemana di 2020, begitu banyak pabrik penerima biji nikel dalam negeri. Akhirnya terjadi kelebihan produk dan carut-marut tata niaga nikel Indonesia. Mau tidak mau perjuangan APNI berusaha keras agar biji nikel betul-betul diakui terkait harga patokan mineral kembali ke market. Jangan sampai pabrik olahan ini, kita mau jual kemana, pabrik-pabrik industri hilirnya belum ada, itu kan harus dipikirkan panjang," ujarnya.
Sekjend APNI menegaskan kepada pemerintah dengan terbangunnya smelter-smelter saat ini, pemerintah harus memikirkan bagaimana mengatur ekosistem dari hulu ke hilir. Karena sumber bahan baku hilirisasi tidak akan berjalan tanpa ada panduan yang terarah, teratur, dan tertib dari pemerintah mengenai aturan undang-undangnya.
"Unsur hulu ini harus kita pikirkan dulu, kalau kemarin seperti grounbreaking LG itu sudah pintu yang bagus. LG sudah mulai membangun industri hilir, benar-benar hilir seratus persen," tegas Meidy.
Ia menambahkan bahwa disektor hilir dari breakdown katoda menjadi sel baterai telah menghasilkan kerjasama dengan Hyundai untuk memproduksi elektrikal nikel. APNI merasa bangga Indonesia sudah memiliki pabrik baterai sendiri.
"Kalau kami pelaku nikel bilang ini barang dari kami, kalau ngak ada kami ngak jadi. Kalau kami melihat pintu pertama sehingga mengundang investasi yang lain atau dari negara yang lain masuk ke Indonesia. LG saja bisa masak yang lain nggak bisa," tambahnya.
Meidy memandang bahwa itu dari sisi pandangan positif APNI, namun yang terpenting adalah bagaimana kedepan produk produk olahan nikel dibawah 70 persen itu bisa berproduksi.
Fironikel itu maksimal 10 - 20 persen dimana dibutuhkan oleh pabrik hydrometeutologi untuk menghasilkan pabrik elektrikel baterai dan itu bisa didapatkan dari nikel sulfat atau MHP baku.
"Ya, feronikel berapa persen sih maksimal 10-20 persen. Kalau kita bicara pabrik hydrometeurologi menghasilkan elektrikel baterai itu kan dihasilkan dari nikel sulfat atau MHP baku," tutup Meidy.
Menurut pemberitaan, pemerintah memastikan, produsen kendaraan asal Korea Selatan Hyundai akan mulai memproduksi mobil listrik pada Mei 2022.
Investasi tersebut berasal dari konsorsium Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat dan pada Mei 2022 nanti Hyundai sudah produksi mobil listrik buatannya itu.
Hal itu sebenarnya sudah direncanakan untuk produksi mobil listrik karena sudah dicanangkan sejak 2019 lalu, dengan proses penandatanganan kerjasama dengan Hyundai.
Kemudian proses pembangunan pabrik mobil yang sudah dilakukan sejak 2020 dan sudah 100% produksi untuk mobil konvensionalnya.
