Ads:
.png)
Pringsewu, indometro.id –
Pengelolaan Barang milik Negara pada dinas Pertanian kabupaten Pringsewu mulai tercium aroma busuknya, berindikasi merugikan keuangan Negara.
Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan beberapa aset tanah hamparan sawah di beberapa kecamatan antara lain, Gadingrejo, Pardasuka, Sukoharjo dan Pagelaran tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pringsewu, sejak Kabupaten Pringsewu memisahkan wilayah dari Kabupaten Tanggamus.
Menurut keterangan seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (19/08/2021) dikatakan bahwa ia diminta menggarap sawah milik dinas pertanian dengan catatan setelah panen wajib menyerahkan uang hasil penjualan gabahnya kepada UPT Dinas Pertanian, kalau tidak salah luas sawah milik Dinas Pertanian kurang lebih 7 hektar sambungnya, tetapi meskipun mengelola sawah tersebut penggarap tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu disetorkan ke Pemda atau tidak, tetapi di perkirakan tidak di setor karena penggarap tidak pernah menandatangani surat apapun atas penyerahan uang tersebut.
Sangat mungkin "PAD nya tidak disetorkan ke kas negara, malah digunakan untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan BP3 K masing-masing kecamatan", ungkapnya.
"Diduga ada kebocoran PAD dari aset tanah sawah tersebut", tambahnya.
Sekretaris Dinas Pertanian kabupaten Pringsewu, Maryanto ketika dikonfirmasi terkait adanya dugaan kebocoran pendapatan aseli daerah (PAD) saat ditemui di kantornya mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pringsewu.
"Kami sedang menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pringsewu kalau ditemukan indikasi korupsi maka akan kami kembalikan", kilahnya.(nhl)
