Ads:
.png)
 |
| warga Pardomuan bandar mendatangi Kejari simalungun |
Simalungun, indometro.id - Warga Nagori Pardomuan Bandar kecamatan Silou Kahean Kabupaten simalungun sumatera utara kembali mendatangi kejaksaan negri Simalungun Senin 5/4, untuk mempertanyakan kembali pelaporan warga terkait dugaan korupsi pangulu nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba.
Di kejari 3 orang perwakilan warga diterima langsung oleh kasi intel Ratno Pasaribu. Selama 1 jam perwaikilan warga bertemu dengan kasi intel.
Usai bertemu kasintel kejari Simalungun, Rosman Purba perwakilan warga kepada wartawan menyebutkan kehadiran mareka ke kejari Simalungun untuk mempertanyakan proses pelaporan yang telah diantarkan pada 25 Maret yang lalu.
"Kami datang ke sini (kejari Simalungun) untuk mempertanyakan pelaporan kami. Tadi kami diterima langsung oleh kasi intel Pak Ratno Pasaribu, pak Ratno menyebutkan bahwa pelaporan kami, saat ini sedang ditelaah. Dan beliau berjanji akan menindaklanjuti serta akan turun ke lapangana" sebut Rosman.
Lebih kanjut Rosman menyebutkan bahwa isi pelaporan mereka ke Kejari Simalungun terkait penyaluran BLT dan pembangunan dana desa. Rosman purba menyebutkan, bahwa pangulu nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba pada media sebelumnya mengatakan bahwa penyaluran BLT DD tahun 2020 sudah disalurkan sembilan kali dan pembangunan fisikpun sudah dibangunkan, sementara menurut Rosman bahwa mereka baru menerima dana BLT penanganan covid 19 selama tahun 2020 hanya 4 kali penyaluran, yaitu bulan April Mei Juni masing masing Rp. 600.000 dan pada bulan Desember sebesar Rp. 900.000. Ditahun 2021 belum pernah ada pencairan dana BLT. sementara itu waraga penerima BLT penanganan Covid 19 dari kantoe pos setiap bjlannya terus diberikan. Terkait pembangunan fisik selama 2020 tidak ada.
2. Pangulu mereka (Julfikar Purba) menyebutkan bahwa di tahun 2020 ada pembangunan fisik pembukaan jalan di dusun Bandar Silou. Tetapi menurut warga tidak ada pembangunan fisik, sebab pembukaan jalan di dusun Bandar Silou tersebut di kerjakan pada tahun 2018 yang lalu. Mirisnya lagi jalan tersebut belum bisa dipergunakan untuk pengangkutan hasil pertanian warga.
3. Pangulu nagori Pardomuan Bandar dinilai kurang transfaran dalam pengelolaan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari tidak adanya papan transparansi di kantor pangulu bahkan musrembang di nagori pun tidak pernah diketahui, jikalau pun ada musrembang yang diundang adalah orang²nya saja yang di duga tidak mau protes terhadap segala kebijakan pangulu.
4. Warga menilai perangkat desa pun kurang optimal dalam melaksanakan tupoksinya sehingga pangulu kami duga melakukan kebijakan tunggal. Maujana Nagoripun yang sebenarnya memiliki tugas ikut mengawasi kinerja pangulu tidak terlaksana dengan baik.
5. Kualitas pembangunan di nagori Pardomuan Bandar sangatlah rendah. Boleh dikatakan bangunan bangunan tersebut sudah banyak yang rusak karena kualitasnya sangat rendah.
Kekisruhan penyaluran BLT ini terbongkar ketika adanya pengakuan pangulu nagori Julfikar Purba di media online. Dimedia tersebut pangulu menyebutkan bahwa BLT DD tahun 2020 sudah disalurkan sebanyak sembilan kali, dalam media itu juga pangulu menyebutkan bahwa pembangunan fisik berupa pembukaan jalan sudah dilakukan.
Sementara itu warga menyebutkan bahwa mereka baru menerima BLT DD hanya sebayak 4 kali. Bulan April Mei Juni masing masing Rp. 600.000 dan terakhir di bulan Desember sebesar Rp. 900.000,- warga juga menyebutkan bahwa pembangunan fisik selama tahun 2020 tidak ada di Pardomuan Bandar.
Akibat perbedaan jawaban pangulu dengan kenyataan yang dirasakan oleh warga, sebelumnya warga telah melakukan protes ke kantor camat Silou Kahean. Namun jawaban pangulu dan camat Silou Kahean menurut warga belum memuaskan sehingga warga memutuskan untuk membawanya ke jalur hukum.
Dilansir dari situs SID-KEMENDESA pagu dana untuk nagori Pardomuan Bandar tahun 2020 memang cukup besar dan paling besar dari 16 nagori yang ada di kevamatan Silou Kahean, yaitu sebesar Rp. 911.031.000,- dengan perincian penggunaannya sebagai berikut. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Rp. 75.380.000,-. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (unuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll sebesar Rp. 9.300.000,- Pembangunan/rehabilitasi peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 94.365.000. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi lokal nagori sebesar Rp. 37.197.956. Pembentukan BUMNAG (persiapan dan pembentukan awal) sebesar Rp. 9.000.000,- . Pelatihan pengelolaan BUMNAG (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagori) sebesar Rp. 16.500.000,- Pembangunan Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 78.510.000,- . Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 112.178.044,- kegiatan penanggulangan bencana Rp. 100.000.000,- penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 24.000.000,- . Penanganan keadaan mendesak Rp. 354.000.000,-
(E.Purba)
