Ads:
.png)
 |
| Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Ikuti Rakor Satgas Penanganan Covid-19 Bahas Pelaksanaan PPKM |
Denpasar Bali, indometro.id - Minggu (10/1/2021) malam melalui Video Conference kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Rakor Satgas) Penanganan Covid-19 yang membahas tentang kesiapan rumah sakit rujukan menghadapi kenaikan kasus, persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sosialisasi perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo dan untuk di Kodam IX/Udayana bertempat di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana diikuti oleh Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto yang didampingi Waasintel Kasdam IX/Udy, Waasops Kasdam IX/Udy, Wakakesdam IX/Udy, Kasi Yankes Rumkit Tk II Udayana dan Pabandya Bhakti Sterdam IX/Udy serta Jajaran Danrem dan Dandim di ruang kerja masing-masing melalui Vicon.
Dalam rapat tersebut dilaksanakan paparan mulai dari Ketua Bidang Data dan TI STPC19 tentang update kasus Covid-19, dilanjutkan oleh para Dinas Kesehatan pada 10 Provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Bali) tentang update perkembangan penanganan Covid-19 di daerah, dimana dari Kepala Dinkes Provinsi Bali menyampaikan tentang kendala yang dihadapi selama masa pandemic ini serta solusi penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.
Selanjutnya Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes menyampaikan kesiapan Yankes dan Farmalkes untuk mendukung tersedianya tempat tidur perawatan di rumah sakit. Dari Dirjen P2P Kemenkes tentang upaya Tim Surveilans Kemenkes untuk menekan rantai penularan secara aktif melalui isolasi dan karantina di tengah peningkatan kasus positif, selanjutnya Dirjen Adwil Kemendagri tentang persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Sekretaris Bidang Penananganan Kesehatan Kemenkes menyampaikan tentang tujuan vaksinasi Covid-19 serta rencana pengadaan vaksin yang dilaksanakan hingga Bulan Maret 2022.
Kepala BNPB yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo dalam arahannya mengatakan, bahwa pada awal tahun ini terjadi peningkatan kasus aktif yang cukup tinggi, hal ini mengindikasikan penurunan displin dalam melaksanakan prokes baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.
Pemerintah sudah memberikan instruksi melalui Mendagri dan itu harus dipatuhi. Untuk itu disejumlah khususnya di Pulau jawa dan Bali segera menerapkan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
Posko segera dibentuk di tiap-tiap daerah yang terdiri dari Pemda, BPBD, TNI, Polri dan Binda. Diharapkan dengan adanya Posko ini, maka setiap informasi dapat diserap dari seluruh elemen sehingga satgas dapat bertindak dengan segera, jelas Kepala BNPB.
“Kita harus tegas dalam memberikan tindakan serta sanksi bagi mereka yg tidak patuh terhadap prokes. Pembatasan ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan cara menerapkan disiplin secara kolektif, karena tidak ada jaminan seseorang tidak terserang Covid-19. Akan tetapi dari semua itu yang paling utama adalah melaksanakan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi dan terapkan pola hidup sehat serta selalu menerapkan protokol kesehatan”, tegasnya.
(Nugraha)
