Ads:
.png)
 |
| Paripurna DPRD Inhu |
Riau .indometro.id - Sebanyak 26 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Indragiri Hulu, Provinsi Riau menyatakan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020, penolakan terjadi saat voting suara terbanyak dalam rapat paripurna yang di gelar Selasa (29/9).
" Penolakan pada voting terbuka, hanya 12 anggota Legislatif menerima," kata Anggota Banggar DPRD Inhu Suharto di Rengat, Rabu.
Ia mengatakan, ada lima fraksi dengan kesimpulan menolak APBD-P 2020, sisanya menerima yakni Golkar dan Amanat Nasional Demokrat Persatuan Indonesia, dari 38 anggota yang hadir.
Politisi PPP Indragiri Hulu Suharto membacakan beberapa alasan kelima Fraksi menolak RAPBD-P disebabkan pergeseran belanja daerah pada APBD murni 2020 belum mengakomodir keseluruhan kebutuhan Masyarakat.
Bahkan, wakil rakyat tidak pernah menerima realisasi anggaran per triwulan dari TAPD serta terjadinya pergeseran belanja di beberapa OPD namun tidak diketahui wakil rakyat.
"Fraksi menerima APBD-Perubahan beralasan untuk kesinambungan pembangunan daerah khususnya penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan belanja rutin lainnya," terangnya.
Anggota Banggar, Suharto berpendapat, seiring penolakan RAPBD-Perubahan sebesar Rp 1,440 Triliun lebih maka Eksekutif selaku TAPD hanya bisa konsentrasi pada APBD murni 2020 sebesar Rp 1,359 Triliun lebih.
Belanja dan pendapatan di APBD murni tersebut sudah termasuk untuk pembiayaan TMMD Rp 1,2 Miliyar, belanja Mobnas Forkompinda dan unsur pimpinan DPRD Inhu Rp 3,6 Miliyar bahkan dana hibah untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilkada.
"Semua penuh dengan pertimbangan yang baik," tegasnya.
Ketua DPRD Inhu Samsudin saat memimpin paripurna membuka opsi voting, karena tidak ada kata sepakat pengesahan RAPBDP.
" Kita gelar voting, terkait nasib APBD-P, " ujarnya.
Wakil Bupati Indragiri Hulu Khairizal mengatakan, sangat menghargai keputusan wakil rakyat kendati RAPBD-P ditolak.
" Mereka memiliki alasan sendiri, menolak dan menerima," ucapnya.
(Asri)
