-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Kades Belum Dicopot, Aliansi dan Masyarakat Kakullasan Tagih Janji Pemkab Mamuju

    redaksi
    Rabu, 05 Agustus 2020, Agustus 05, 2020 WIB Last Updated 2020-08-05T05:36:37Z

    Ads:

    Suasana saat pertemuan aliansi dan masyarakat desa Kakullasan, dengan Bupati Mamuju Drs.H.Habsi Wahid,MM.

    MAMUJU, SULBAR, indometro.id - Aliansi Masyarakat Kakullasan Bersatu (AMKB), mendesak Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Drs.H. Habsi Wahid, MM agar memberhentikan atau mencopot kepala desa Kakullasan, Kecamatan Tommo dari jabatannya.

    Desakan tersebut disampaikan secara langsung perwakilan aliansi di kediaman Bupati Mamuju (03/07/2020) dengan didampingi dua anggota DPRD Kabupaten. Pasalnya, kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa sejak tahun 2018, 2019 dan 2020.

    Aliansi juga mendesak, Bupati segera menerjunkan inspektorat dan instansi terkait menyikapi problem di Desa Kakullasan terlebih dugaan penyalahgunaan pemanfaatan DD tahun 2018-2019 sebesar Rp.1.165.479.768, yang dinilai tidak tepat sasaran/salah kelola.

    Salah seorang Perwakilan Aliansi Masyarakat Kakullasan Bersatu (AMKB), Pdt. Markus, S.Th, kepada media melalui telepon seluler Rabu, (05/08/2020) mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam aliansi saat itu, menuntut kades dicopot dari jabatannya atau mundur secara terhormat karena dinilai pengelolaan DD dan ADD tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

    "waktu itu kami dari perwakilan masyarakat Desa Kakullasan sudah menemui dan menyerahkan 60,5% tanda tangan petisi masyarakat serta membicarakan dengan Bupati mengenai gejolak yang ada di desa kami, namun Bupati meminta menyiapkan dokumen administrasi pelanggaran terlebih dahulu, Bupati berjanji jika dokumen administrasi pelanggaran sudah diterima akan secepatnya menerjunkan inspektorat dan instansi terkait ke kakullasan tetapi sampai saat ini belum ada yang turun," Ucapnya.

    Markus juga menambahkan bahwa, laporan administrasi pelanggaran sudah diserahkan kepada Bupati hari ketiga setelah pertemuan tersebut, namun saat ini aliansi dan masyarakat masih menunggu janji dan keputusan Bupati sepertinya tidak ada respon mengenai problema ini, sudah minggu ketiga kami menunggu janji beliau untuk merespon dan segera menugaskan inspektorat mengecek keadaan di desa Kakullasan,”ujarnya.

    Di tempat berbeda, beberapa Toko Masyarakat, Toko Pemuda, yang yang dianggap sangat berpengaruh di Desa Kakullasan yakni Bpk.Daniel Samboan, Bpk. Petrus Paressa, Bpk.Martinus, Bpk.Yunus, Bpk.Ibrahim, Soleman, Bartho, Marten B. saat di temui oleh awak media di kediaman masing - masing juga menyampaikan hal yang sama bahwa, apabila tuntutan aliansi dan masyarakat tidak di tindak lanjuti oleh Bupati, maka akan berdampak besar pada Pilkada mendatang

    "Ya, apapun keputusan dan tindak lanjut bapak H. Habsi Wahid sebagai pejabat berwenang, akan berdampak besar dalam pesta demokrasi desember mendatang terutama di Desa Kakullasan, Ungkap mereka

    Masyarakat sangat mengharapkan tindakan bupati memenuhi tuntutan seperti yg telah disampaikan baik secara langsung dalam pertemuan antara Aliansi dan Bupati, maupun yang disampaikan dengan tertulis dalam dokumen yang diserahkan kepada Bupati, pungkasnya.

    Selanjutnya awak media berulang kali mencoba mengkonfirmasi lewat telepon seluler dan via Whatsapp Bupati Mamuju namun tak mendapat balasan, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Mamuju.

    REP.SAKARIA.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini