 |
| foto : Antisipasi Tikus Berdasi Dibalik Covid-19 |
Tebing Tinggi, indometro.id - Di balik virus Covid-19 yang sedang melanda Dunia terkhusus Kota Tebing Tinggi, banyak terjadi hal-hal yg menimbulkan pertanyaan didalam Masyarakat terkait anggaran dana untuk mengatasi virus corona ini.
Dengan demikian, Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat (GERAMM) mengundang ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basyarudin nasution,S.H dan dr. Nanang selaku Gugus Tugas Covid-19 untuk bisa menjelaskan tentang dana Covid yang tidak sedikit nominal nya tersebut. Tetapi sangat mencurigakan sekali ketika Gugus tugas yang diharapkan hadir dalam agenda diskusi publik yang di inisiasi oleh GERAMM ternyata tidak bisa hadir.
Apakah ada yang disembunyikan di balik Covid-19 ini?
Menurut ketua DPRD, bahwa anggaran covid-19 yang di alokasikan untuk Dinas Kesehatan diberlakukan untuk alat kesehatan di beberapa dinas, rumah sakit, dan sekolah. Namun apakah seluruh dana covid 19 ini dengan jumlah 6,9M murni di gunakan untuk penanganan covid?
Beberapa pertanyaan peserta yang muncul dari mahasiswa sebagai aktivis yang kritis cukup antusias dengan hal ini. Peserta meminta keterangan terkait dengan transparasi dana, data BLT yang di salah gunakan, dan apakah bener Kota Tebing Tinggi memasuki zona waswas?
Poin penting dalam diskusi ini:
1.Kita menyayangkan ketua gugus tugas yang tidak hadir dalam agenda Diskusi Publik yang di inisiasi oleh GERAMM, sehingga muncul pertanyaan, ada apa dalam anggaran covid-19 di tebing tinggi ?
2.Dalam analisis kami, ada keganjilan pada dinas2 terkait dengan dana anggaran covid-19,Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Bagian Umum Sekretariat Daerah yang menghabiskan belanja anggaran sebesar Rp. 13.430.184.000,-
3.Setelah diadakan diskusi dengan ketua DPRD dan gugus tugas covid-19 Tebing Tinggi, mahasiswa menyatakan masih kurang puas. GERAMM meminta dan Mendesak agar DPRD Melaksanakan RDP ( rapat dengar pendapat ) dengan SKPD terkait.
Eko Faisal,S.IP selaku ketua geramm meminta dan mendesak ketua DPRD agar melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas terkait. Dan jika dalam waktu 10 hari tidak dilaksanakan nya RDP maka GERAMM akan melakukan aksi demonstrasi di jalan.
Beliau berharap dengan adanya diskusi ini masyarakat tidak lagi menjadi korban politik dalam pandemi covid-19 ini.
Sumber : Kurnia rahman
Jurnalis : Acel Reinaldo
