Faisal Basri : Warga Korban PHK Butuh Bantuan untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja - Indometro Media

Berita Terbaru

Wednesday, May 6, 2020

Faisal Basri : Warga Korban PHK Butuh Bantuan untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja

Baca Juga

Faisal Basri: Warga Korban PHK Butuh Bantuan untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja
faisal basri

JAKARTA, indometro.id - Ekonom Faisal Basri melihat masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 saat ini membutuhkan bantuan sosial dari pamerintah.

Karena itu, Faisal Basri meminta pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan program Kartu Prakerja yang saat ini sudah masuk gelombang tiga.


"Tidak perlu lagi gelombang ketiga, keempat karena sudah jelas tidak tepat sasaran dan desainnya buruk," ujar Faisal Basri dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurut Faisal Basri, korban PHK saat ini membutuhkan bantuan untuk membayar sewa kontrakan ataupun bayar cicilan utang yang selama ini uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Ini yang harus didahulukan dulu, oleh karena itu (anggaran) 100 persen untuk bansos, bukan khusus (Kartu Prakerja) yang tidak karuan itu," kata Faisal Basri.

Faisal Basri pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat turun tangan mengatasi persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Ini tanggungjawab Presiden karena sudah lintas kementerian dan Presiden harus bisa mengurai persoalan seperti ini," katanya.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.

Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

 Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.
Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.
Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.


berita ini dikutip dari : tribunnews.com

No comments:

Post a Comment