Ads:
.png)
 |
| Angkutan kota (angkot) saat melintasi genangan banjir rob di Kelurahan Belawan. |
Pembangunan tanggul rob yang disebut sebagai salah satu solusi mencegah masuknya banjir ke kawasan pemukiman pendudukdi Belawan, hingga kini belum kunjung terealisasi. Akibatnya, masyarakat Medan Utara harus terus mengalami dampak buruk dari banjir Rob tersebut.
Pihak Pemko Medan pun menyebutkan bahwa tanggul rob tersebut sebenarnya sudah beberapa kali diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR agar dapat menyetujui dan membiayai pembangunan tanggul tersebut.
Namun, hingga saat ini, pengajuan itu belum juga mendapatkan jawaban atau titik terang. Disisi lain, pihak Pemprov Sumut justru mengaku tidak pernah dilibatkan oleh Pemko Medan dalam rencana pembangunan tanggul rob tersebut.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut yang mengawasi tentang Lingkungan hidup, Baskami Ginting mengatakan, tanggul rob Belawan merupakan tanggungjawab semua pihak.
Bukan hanya Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), tetapi merupakan tanggungjawab semua elemen di Sumatera Utara.
“Seharusnya ada komunikasi lah, dari pihak Pemko Medan dengan Pemprov Sumut. Karena inikan kepentingan bersama, masyarakat Medan Utara itukan masyarakatnya provinsi Sumut juga.
Dengan adanya koordinasi yang baik tentukan akan lebih mudah dalam mencari solusi,” ucap Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (10/5) via selulernya.
Dan bukan hanya dengan Pemprov Sumut, lanjut Baskami, Pemko Medan juga harus berkoordinasi dengan semua elemen yang terkait. Mulai dari DPRD Medan, DPRD Sumut, DPR RI, DPD RI dan semua pihak terkait.
“Kalau semuanya duduk bersama untuk membahas hal ini, lalu semua sepakat untuk mengajukan kembali permohonan ini kepada kementrian PUPR, tentunya dengan pertimbangan yang lebih baik dan lebih banyak, bisa saja hasilnya akan berbeda. Pemerintah pusat kan nanti bisa menilai, bahwa semua pihak bersatu dalam mengajukan pembangunan tanggul ini, sebagai bentuk sangat penting dan sangat mendesaknya tanggul itu untuk segera dibangun,” jelasnya.
Baskami mengakui, bahwa pembangunan tanggul tersebut memang membutuhkan biaya yang sangat besar hingga harus dibantu oleh anggaran dari APBN. Namun, kata Baskami, nilai anggaran yang dikeluarkan itu nantinya akan sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak banjir rob.
“Memang biayanya sangat besar, untuk itu kita butuh bantuan dana dari pusat, kita butuh APBN untuk pembangunan itu. Kalau berharap dari APBD, mana mungkin cukup. Untuk itulah, semua harus berkoordinasi untuk kembali mengajukan permohonan itu, dengan berbagai pertimbangan agar segera terbangun,” tutupnya.
Seperti diketahui, pembangunan tanggul rob Belawan adalah upaya meminimalisir dampak air pasang atau rob yang kerap dirasakan masyarakat Medan Utara. Namun, sejak diusulkan oleh Pemko Medan ke pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, hingga kini belum ada respon positif.(sp)
