 |
| Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan kuis kebangsaan kepada santri saat berkunjung di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Itqon di Semarang, Jawa Tengah |
"Kalau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia kan artinya konyol, bersifat makian, gitu. Konyol-konyol gimana, wong kritikan kita benar kok adanya," kata Nizar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.
"Enggak, saya enggak pernah mengait-kaitkan ke pilpres. Saya sebagai anggota Banggar dan anggota DPR dari Fraksi Gerindra tidak pernah mengait-ngaitkan dengan pilpres. Tapi, kita tanya ke Kementerian Keuangan dan pemerintah, apa dasar hukumnya memberikan dana kelurahan," tuturnya.
Kemudian, dia mengatakan pihaknya akan menyetujui dana kelurahan jika sudah sesuai dengan regulasinya. Terkait apakah dia tersinggung dengan kata-kata sontoloyo itu, ia hanya merasa prihatin.
BACA JUGA:
Beras RI Surplus tapi Pemerintah Tetap Impor, Ini Penjelasannya
Nizar mengatakan dirinya sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI hanya mengkritisi payung hukum dana kelurahan saja. Dia juga membantah pihak oposisi mengaitkan dana kelurahan dengan Pemilihan Presiden 2019.
"Ya saya enggak tersinggung. Saya sebagai politisi hanya menyayangkan saja, Pak Jokowi sebagai presiden sampai mengucapkan kata sontoloyo itu," kata Nizar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bereaksi keras terkait polemik dana kelurahan, yang rencananya akan ia cairkan pada 2019. Bahkan, Jokowi tidak segan-segan menyebut banyak politikus sontoloyo.
Jokowi menyebutkan adanya dana kelurahan karena memang dibutuhkan untuk pembangunan di kampung-kampung. Jokowi tidak terima setiap kebijakan pemerintah selalu dikait-kaitkan dengan urusan politik khususnya Pilpres 2019.
"Kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya ekonomi, kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk memengaruhi masyarakat. Hati-hati banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," ujar Jokowi saat pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. (vv)
