Ads:
.png)
 |
| Menko PMK) Puan Maharani. |
Pernyataan itu menjawab kritikan yang disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mempertanyakan peran putri Megawati Soekarnoputri tersebut dalam situasi tanggap darurat bencana di Palu dan Donggala.
"Peran Menko PMK dalam koordinasi penanggulangan dampak bencana di Palu dan Donggala fokus pada penanganan pengungsian, dapur umum, ketersediaan bahan pangan dan pelayanan kesehatan," kata Puan dalam pesan tertulisnya, Senin 1 Oktober 2018.
Puan menyebut, koordinasi terkait penanggulangan bencana memang ada pembagian tugas antara dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.
Ia pun menjelaskan, keberadaanya saat musibah terjadi tengah mengikuti sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanggulangan penyakit TBC.
Dalam acara itu turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Kebetulan saya sedang di PBB (saat perisitiwa gempa), tapi saya terus memantau dan berkoordinasi," lanjut Puan.
Menurut Puan, di bawah koordinasi Menko Polhukam Wiranto, pada tahap ini memang pemerintah sementara fokus pada pengerahan personel yang berasal dari TNI, Polri dan Basarnas.
BACA JUGA:
Banyak PNS Jadi Korban Tsunami, Siswa IPDN Dikerahkan ke Palu
Ke depan semua lembaga akan bersinergi melakukan pemulihan, seperti evakuasi korban, pemakaman jenazah, penanganan pengungsi, pemenuhanan makanan, hingga pelayanan kesehatan.
"Juga akses transportasi, distribusi bantuan, penanganan keamanan agar masyarakat tenang," kata dia.
Sebelumnya kritik disampaikan Andi yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat mempertanyakan posisi Puan sebagai Menko PMK.
Menurut dia, dalam akun twitternya, aksi penjarahan oleh masyarakat terjadi karena kurangnya pasokan logistik dan disebabkan adanya mata rantai manajemen penanganan tanggap darurat yang terputus.
Ia menyebut, harusnya Puan memimpin tanggap darurat ini karena sudah menjadi tanggung jawabnya.
"Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus, Harusnya ini tanggung jawab Menteri Puan Maharani. Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya," tutur Andi dikutip dari akun Twitternya, @AndiArief, Senin, 1 Oktober 2018.(vv)
