Ticker

6/recent/Ticker-posts

50 Juta Akun FB Diretas di Tahun Politik

image_title
Skema Facebook tangani hoax
INDOMETRO.IDHimpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia atau HPHSI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk proaktif menghadapi peristiwa peretasan 50 juta akun Facebook via fitur ‘View As’.
 
Ketua HPHSI, Galang Prayogo mendesak, agar Menteri Rudiantara untuk segera meminta penjelasan kepada Facebook mengenai daftar akun yang diretas.
 
“Kementerian Kominfo sudah seharusnya proaktif. Facebook harus terbuka, adakah daftar akun yang diretas berasal dari Indonesia? Jangan lupa, saat ini Indonesia memasuki tahun politik. Bisa saja akun-akun itu digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye hitam,” kata Galang di Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.


BACA JUGA:

 
Galang pun meminta Kemkominfo untuk tetap waspada terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan dan stabilitas ‘kehidupan’ di media sosial terlebih memasuki tahun politik.
 
“Sejak awal, kita semua memprediksi hoaks akan merajalela menjelang Pilpres 2019, semua setuju hoaks menjadi musuh bersama. Tetapi, tidak ada langkah konkret untuk mencegah itu semua,” katanya.
 
Galang pun menyinggung mengenai penanganan situs hoaks yang menimpa Sandiaga Uno. Menurutnya, dari peristiwa tersebut, kinerja Kemkominfo masih belum efisien, dan membahayakan untuk budaya bermedia sosial di Indonesia.

“Kalau setiap persoalan dibiarkan menjadi fenomena yang meluas. Situs yang jelas-jelas berisi konten negatif sangat lambat ditutup. Persoalan yang ada di depan mata saja lambat, bagaimana nasib pencegahannya?” katanya.
 
“Inilah yang menjadi persoalan dasar media sosial di Indonesia. Pemerintah kerap abai dengan fenomena yang belakangan kita sudah ketahui menjadi sumber permasalahan dan kerap lambat menanganinya,” ujarnya menambahkan.
 
Galang berharap, Kemkominfo tidak menganggap enteng terkait peretasan akun Facebook yang telah berulang ini.
 
“Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Media sosial dari multiplatform hanya salah satu dari beragam persoalan komunikasi dan informatika. Kalau pemerintah tidak proaktif menganalisa kemungkinan buruk yang akan terjadi dan mencari solusi dari itu semua, tentu kekacauan media sosial akan menjadi sebuah keniscayaan,” ujar Galang.(vv)

Artikel Terkait