 |
| Ilustrasi beras/nasi. |
INDOMETRO.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta, Badan Pusat Statistik mematangkan metode pendataan harga beras. Pendataan diminta tidak lagi menggunakan sampel berdasarkan merek, melainkan berdasarkan kualitas beras yang dijual.
Menurut dia, jika pendataan harga beras yang selama ini dilakukan oleh BPS berdasarkan mereknya, maka ketepatan data harga tersebut kurang memadai. Sebab, cerminan harga data sebenarnya yang terjadi di masyarakat adalah berdasarkan kualitasnya, bukan mereknya.
"BPS itu mengumpulkan data harga beras di 80 kota. Cuma, sampelnya itu berdasarkan merek karung berasnya. Padahal perdagangan beras di RI baru belakangan diatur merek, Maknyus misalnya, itu berasnya medium atau premium. Enggak tahu kita," kata Darmin di Kantor BPS, Jakarta, Rabu 26 September 2018.
Selain itu Darmin mengungkapkan, meski merek beras yang dijualnya sama di setiap daerah, namun harganya akan berbeda. Karena itu, bila BPS menggunakan pendataan harga beras berdasarkan merek, maka yang muncul adalah kesetaraan harga beras antarwilayah.
BACA JUGA:
Insiden Peludahan Kepada Rombongan Presiden Tergolong Vandalisme
"Lebih gawat lagi, merek yang sama kotanya lain, harganya lain. Ada juga mereknya kelihatan sama tapi dibedakan sedikit sama yang punya. Saya tahu kenapa mereknya yang dipilih BPS, karena sampelnya paling mudah," ungkap dia.
Karena itu, Darmin mengatakan, pemerintah pada dasarnya ingin sekali pendataan harga tersebut berdasarkan kualitasnya, apakah beras tersebut kualitas premium atau medium. Meski demikian, Kementerian perdagangan telah mewajibkan penamaan merek disertai dua ciri, yakni kualitas dan tingkat pecahnya. (vv)
