 |
| Polisi berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi MK |
Tidak mau disebut meremehkan hakim konstitusi, Partai Hanura justru menanggapi itu sebagai bentuk kepanikan MK. Ketua DPP Hanura Inas Nusrullah menyebut, ada konstitusi yang dilanggar oleh MK sebagai pengawal konstitusi.
“Penyampaian somasi MK menunjukkan kepanikan MK, karena tidak menyangka DPD mengetahui bahwa pengawal konstitusi melanggar konstitusi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah ketika dikonfirmasi, Rabu 1 Agustus 2018.
Saat itu Oso menyebut MK goblok terkait putusan yang melarang pengurus parpol menjadi caleg DPD. Inas menyampaikan MK perlu mengetahui bahwa anggota DPD juga bertanggung jawab dalam mengamankan hak warga negara.
"Termasuk kepatuhan terhadap konstitusi," ujar Inas.
Menurut Inas, pernyataan Oso itu sebaiknya menjadi otokritik bagi lembaga MK. Dia menyebut independensi hakim MK bukanlah kebebasan mutlak. Tapi tetap ada batasannya.
"Bahwa apa yang disampaikan tersebut seharusnya disikapi dengan legowo untuk introspeksi dan melakukan perbaikan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi," kata Inas.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menyatakan, kalau lembaganya telah melayangkan surat protes kepada Oos secara langsung. Guntur mengungkapkan setelah para hakim konstitusi mendengarkan rekaman program itu secara utuh, MK menyimpulkan ucapan Oso dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat, wibawa dan para hakim MK.
"Surat keberatan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 30 Juli. Langkah ini kami ambil setelah mendengar rekaman secara utuh," kata Guntur di gedung MK, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. (vv)
