Pewarta:Irfan
KETAPANG — INDO METRO.
Salah seorang warga Kabupaten Ketapang kembali menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menegakkan peraturan daerah (Perda), khususnya terkait penertiban dan pembongkaran bangunan yang diduga berdiri di atas atau merusak aset milik pemerintah.
Warga tersebut menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas terhadap bangunan yang secara terang-terangan diduga merusak fasilitas atau bangunan milik pemerintah untuk kepentingan pribadi dan usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan aturan oleh pemerintah daerah.
“Bangunan itu diduga telah merusak aset pemerintah dan digunakan untuk kepentingan usaha pribadi. Namun sampai sekarang belum ada tindakan pembongkaran yang jelas dari pemerintah daerah,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Ia menilai, apabila pelanggaran terhadap aset pemerintah dibiarkan berlarut-larut tanpa penindakan, maka dapat menimbulkan kesan bahwa aturan tidak diterapkan secara adil. Selain itu, masyarakat khawatir hal tersebut menjadi contoh buruk bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan lahan atau bangunan milik pemerintah tanpa izin yang sesuai.
Warga juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan yang dipersoalkan serta memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai status bangunan tersebut dan langkah penegakan hukum yang akan dilakukan.
“Kami berharap ada ketegasan. Jika memang melanggar perda dan merusak aset pemerintah, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Ketapang maupun dinas terkait mengenai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga aset milik negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Posting Komentar untuk "Warga Soroti Kinerja Pemda Ketapang Terkait Penegakan Perda Pembongkaran Bangunan"