TANJUNGBALAI | Indometro.id –
Bawaslu tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa adanya partisipasi pengawasan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar Bawaslu Kota Tanjungbalai untuk menyongsong Pemilu 2029.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bawaslu, Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis (25/6/2026). Peserta terdiri dari unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, dan komunitas peduli pemilu.
Kordiv Hukum Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat Sinaga, S.H., saat memberikan sambutan dalam sesi pembukaan menegaskan bahwa P2P merupakan komitmen kuat Bawaslu. Tujuannya menjaga alam demokrasi yang berkeadilan pada Pemilu 2029 mendatang.
“Pendidikan Pengawas Partisipatif yang hari ini kita laksanakan merupakan langkah penting bagi mewujudkan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat. Harapan kami, seluruh peserta pendidikan akan berfungsi dan bergerak dalam Pemilu 2029 mendatang,” katanya.
Lebih lanjut dalam sesi penyampaian materi, Nazmi menerangkan adanya sejumlah ruang kosong yang sering dijadikan celah bagi kontestan Pemilu untuk melakukan pelanggaran. Celah tersebut kini semakin beragam seiring perkembangan zaman.
Termasuk melalui ruang digital dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menyebarkan disinformasi. Selain itu politik transaksional juga mulai bergeser menggunakan uang digital yang sulit dilacak.
Menurut Nazmi, pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk menutup celah-celah pelanggaran tersebut. Masyarakat harus dibekali pemahaman agar mampu mengenali dan melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat.
Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P ini resmi dibuka oleh Joko Arif Budiono, S.H., M.H., Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Ia hadir mewakili Bawaslu Sumut untuk memberi penguatan kepada peserta.
Dalam sambutannya, Joko Arif mengatakan bahwa keberadaan Bawaslu bukanlah hal baru dalam tata kelola kepemiluan di Indonesia. Keberadaan Bawaslu merupakan sebuah keharusan akan adanya organ yang mengawasi setiap tahapan maupun non tahapan pemilihan umum.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini masih banyak problema maupun pelanggaran dalam pemilihan umum di Indonesia. Meskipun Bawaslu sudah bekerja dan bergerak secara masif, namun indeks kerawanan Pemilu masih menunjukkan angka yang tinggi.
“Berdasarkan hal itu, Bawaslu kemudian berupaya keras untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilihan umum. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UUD 1945 yang merepresentasikan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Joko Arif menegaskan, pendidikan ini dilaksanakan guna membentuk komunitas dan organ yang menjadi perpanjangan tangan Bawaslu. Nantinya mereka berperan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu di tingkat akar rumput.
“Semoga apa yang kita lakukan ini akan membawa manfaat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi,” tambahnya.
Bawaslu Kota Tanjungbalai berharap, melalui P2P lahir pengawas partisipatif yang militan dan melek digital. Dengan begitu pengawasan Pemilu 2029 dapat dilakukan lebih luas, cepat, dan akurat hingga ke seluruh lapisan masyarakat. (Kabiro)
Posting Komentar untuk "Bawaslu Tanjungbalai Gelar Pendidikan Pengawas Pemilu"