Negara Darurat BBM Rakyat Antri, Tambang Pesta! Jejak Skandal Solar Murah Rp2,54 Triliun Terbongkar

Kalimantan Timur — Di tengah antrean panjang rakyat di SPBU dan kelangkaan BBM yang terus berulang di berbagai daerah, fakta mengejutkan justru terungkap di meja hijau. Skandal korupsi tata niaga solar non-subsidi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga membongkar praktik kotor yang melibatkan 13 perusahaan besar dan menyebabkan kerugian negara serta keuntungan tidak sah mencapai Rp2,54 triliun.

Dalam sidang perkara dengan terdakwa eks Dirut Patra Niaga, Riva Siahaan, jaksa mengungkap bahwa sejumlah perusahaan besar mendapatkan solar di bawah harga pokok produksi (HPP), bahkan lebih murah dari harga dasar solar bersubsidi.

Skema ini disebut sebagai dalih “menjaga pasar industri”, namun faktanya melanggar pedoman tata niaga Pertamina dan menjadi bancakan segelintir korporasi besar.

13 Perusahaan Nikmati Solar Murah, PAMA Hampir Rp1 Triliun

Beberapa perusahaan yang diungkap dalam persidangan dan pemberitaan media nasional antara lain:

PT Pamapersada Nusantara (PAMA) — Rp958,38 miliar

PT Berau Coal — Rp449,10 miliar

PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) — Rp264,14 miliar

PT Merah Putih Petroleum — Rp256,23 miliar, PT Adaro Indonesia — Rp168,51 miliar,

PT Ganda Alam Makmur — Rp127,99 miliar, Grup Indo Tambangraya Megah (ITM) — Rp85,80 miliar

PT Maritim Barito Perkasa — Rp66,48 miliar

PT Vale Indonesia Tbk — Rp62,14 miliar

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk — Rp42,51 miliar

PT Arara Abadi — Rp32,11 miliar

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk — Rp16,79 miliar

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) — Rp14,05 miliar

Khusus PT Pamapersada Nusantara (PAMA), anak usaha Astra Group, bahkan disebut-sebut menikmati hampir Rp1 triliun dari skandal solar murah ini.

ETH KALTIM: Ini Jawaban Kenapa BBM Selalu Langka untuk Rakyat

Ketua Umum Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang, H. Dedy Safrizal, menegaskan bahwa terbongkarnya skandal ini adalah jawaban atas misteri kelangkaan BBM yang selama ini menimpa rakyat.

“Sekarang semuanya jelas. BBM bukan langka karena stok kurang, tapi karena dimainkan. Rakyat dipaksa antre, sementara korporasi tambang berpesta solar murah. Ini kejahatan struktural terhadap rakyat,” tegas H. Dedy Safrizal.

Menurut TIMSUS ELANG TIGA HAMBALANG KALTIM (ETH KALTIM), skandal ini membuktikan bahwa:

Distribusi dan tata niaga BBM telah dibajak kepentingan industri besar

Negara kalah tegas menghadapi tekanan korporasi tambang

Prioritas energi tidak lagi untuk rakyat, tapi untuk oligarki

Kaltim dalam Lingkaran Masalah

Sebagai daerah dengan industri tambang terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sekaligus paling rawan permainan BBM.

Tambang, hauling, dan shipping tidak pernah kekurangan solar

Rakyat, nelayan, petani, dan UMKM harus antre dan berebut BBM subsidi

“Ini ketidakadilan struktural. Energi negara dijadikan alat melayani segelintir korporasi,” tegas H. Dedy Safrizal.

Mafia BBM dari Pusat Sampai Daerah, ETH KALTIM menilai skema ini tidak mungkin berjalan tanpa Pengaturan kuota, Manipulasi harga, Pengondisian distribusi, Pembiaran pengetapan dan penimbunan di daerah

“Kalau di pusat bisa bermain triliunan, jangan heran di daerah yang kecil-kecil dibiarkan. Ini satu sistem mafia dari hulu ke hilir,” tambah H. Dedy Safrizal.

TUNTUTAN RESMI ETH KALTIM

ETH KALTIM mendesak Audit nasional total tata niaga BBM Pertamina dan anak usahanya

Buka ke publik seluruh daftar penerima solar industri

Usut semua korporasi yang menikmati solar murah ilegal

Periksa pejabat yang memberi karpet merah ke industri tambang

Hentikan pengorbanan rakyat demi kepentingan oligarki

PENEGASAN

“Kalau kasus Rp2,54 triliun ini tidak dibongkar sampai ke akar, maka antrean BBM rakyat akan terus jadi pemandangan rutin. Ini bukan krisis energi. Ini perampokan hak rakyat secara sistematis,” tutup H. Dedy Safrizal.

Dikeluarkan oleh TIMSUS ELANG TIGA HAMBALANG KALIMANTAN TIMUR (ETH KALTIM) Atas arahan Ketua Umum: H. Dedy Safrizal