Yalimo Indometro Id – Rapat evaluasi monitoring lapangan terkait penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Yalimo resmi digelar pada Selasa, 9 Desember 2025 bertempat di Gedung DPRK Yalimo. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Yalimo, Elia Yare, S.Sos.,dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRK, Eliakhim Kepno.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, BKPSDM, Dinas Perumahan dan Pemukiman,Dinas Perhubungan, Dinas, P3AKB, Inspektorat, Disnaker,Dinas Pendidikan Disporaprakraf sebagai pelaksana teknis di lapangan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana Otsus pada berbagai sektor pelayanan publik.
Rapat evaluasi ini bertujuan untuk membahas hasil monitoring lapangan atas pelaksanaan program berbasis Otsus di setiap distrik dan memastikan agar penggunaan dana tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Yalimo Elia Yare menegaskan bahwa DPRK memiliki tanggung jawab penuh dalam fungsi pengawasan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran Otsus.
“Dana Otsus adalah hak dan harapan masyarakat Yalimo. Karena itu, semua sektor yang menerima dana ini harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka dan tepat sasaran. Hasil monitoring lapangan menunjukkan masih ada beberapa program yang perlu penyesuaian dan percepatan realisasi,” ujar Ketua DPRK Elia Yare dalam rapat tersebut.
Elia Yare juga meminta pimpinan OPD untuk bekerja lebih serius dan melakukan langkah strategis agar pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan ekonomi kerakyatan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Kami tidak ingin mendengar laporan hanya di atas kertas. Kami ingin melihat bukti nyata di lapangan. Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat, terutama di distrik terpencil,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Yalimo, Eliakhim Kepno, menambahkan bahwa evaluasi berkala seperti ini perlu dilakukan agar setiap kendala teknis di lapangan cepat ditangani.
Dalam rapat tersebut DPRK dan OPD juga menyepakati perlunya peningkatan koordinasi serta penyusunan laporan detail hasil monitoring untuk ditindaklanjuti pada rapat berikutnya.
Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, hasil monitoring DPRK tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Nahort Helakombo, SKM, yang hadir mewakili Bupati dan Sekda Yalimo.
Dalam pernyataannya, Nahort Helakombo menyampaikan bahwa pemerintah menerima seluruh catatan evaluasi DPRK sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program Otsus di tahun 2025.
“Pemerintah daerah menghargai kerja DPRK dalam melakukan pengawasan. Semua temuan monitoring akan kami tindak lanjuti secara bertahap, terutama sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah tidak menutup mata. Kami ingin dana Otsus benar-benar berdampak bagi Orang Asli Papua,” tegas Nahort Helakombo.
Ia menambahkan bahwa hambatan teknis seperti akses transportasi, cuaca, dan keterbatasan logistik memang mempengaruhi progres program di beberapa distrik.
“Kendalanya nyata, terutama transportasi dan kondisi lapangan. Tapi bukan alasan untuk lambat. Kami sudah instruksikan semua OPD terkait agar mempercepat pekerjaan dan memperbaiki laporan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pemerintah daerah siap meningkatkan koordinasi lintas OPD agar penggunaan dana Otsus sesuai regulasi serta tepat sasaran.
“Kami akan memperketat manajemen, memperbaiki perencanaan, dan memastikan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah dan DPRK harus jalan bersama untuk mempertanggungjawabkan anggaran Otsus ini,” tambahnya.**(st).
Sumber: Humas dprk Yalimo.
Posting Komentar untuk "DPRK Yalimo Gelar Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Lapangan Dana Otsus 2025 Bersama OPD "