Berau – Ratusan guru honorer di Kabupaten Berau yang telah mengabdi kurang dari dua tahun kini tengah cemas. Mereka belum menerima gaji sejak bulan Juli hingga September 2025. Keterlambatan ini dipicu karena Peraturan Bupati (PERBUP) yang mengatur hal tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Tanjung Redeb, Zulkipli, S.Pd, menyampaikan langsung keluhannya.
"Sudah tiga bulan gaji para guru honorer ini belum cair. Mereka sangat membutuhkan kepastian," ujar Zulkipli.
Pada Jumat, 26 September 2025, Zulkipli mengikuti pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas nasib para tenaga honorer.
Beberapa poin penting berhasil dirangkum dari pertemuan tersebut:
Perubahan Status Kontrak: Status tenaga honorer secara resmi sudah tidak ada. Sebagai gantinya, Dinas Pendidikan kini menggunakan sistem Kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Secara administrasi, semua berkas sudah rampung.
Proses Pencairan Terhambat: Proses pencairan gaji para guru yang sudah berstatus PJLP sudah diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, BPKAD belum bisa memprosesnya karena terganjal oleh belum terbitnya Perbup Berau.
Perbup Menunggu Persetujuan Provinsi: Pihak hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau mengonfirmasi bahwa rancangan Perbup sudah dalam proses dan hanya tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Anggaran Sudah Tersedia: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memastikan bahwa anggaran untuk PJLP sudah tersedia di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) mereka, di bawah kegiatan penyediaan biaya personel peserta didik untuk tahun anggaran 2025.
Zulkipli menegaskan pentingnya Perbup ini agar gaji para guru bisa segera dicairkan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memprioritaskan dan mempercepat proses penerbitannya.
"Kami sangat berharap Perbup ini bisa segera turun. Para guru sudah menjalankan tugas mereka, sudah sepantasnya mereka menerima haknya," tutupnya.
Situasi ini menyoroti tantangan birokrasi yang kerap dihadapi para tenaga pendidik di daerah.
Dengan adanya Perbup yang disetujui, gaji para guru akan dapat dicairkan, memastikan kelangsungan hidup mereka dan menjaga motivasi dalam mendidik generasi muda.
Posting Komentar untuk "Ratusan Guru Honorer di Berau Menunggu Gaji, PGRI Minta Pemerintah Percepat Perbub"