Akibat Efisiensi, Pemko Tanjungbalai Tunda Pembayaran Gaji Ke 13

 

Tanjungbalai, Indometro.id -

Bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan mendapat sedikit kesulitan dalam menghadapi Tahun Ajaran Baru 2025, pasalnya dana yang diharapkan untuk biaya anak sekolah kemungkinan besar dari gaji ke 13 nampak nya tertunda, pasal nya saat ini pihak pemko Tanjungbalai belum juga bisa mencairkan gaji ke 13 untuk Tahun anggaran 2025.

Salah satu penyebab tertundanya pembayaran gaji ke 13 tersebut akibat terjadinya efisensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga anggaran yang seharusnya dikirim ke masing masing daerah menjadi terkendala, disamping itu Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Tanjungbalai juga terbilang kecil, hal ini juga menjadi salah satu alasan pihak Pemko untuk menunda pembayaran gaji ke 13 tersebut.

Informasi yang dihimpun dari Dinas Pendapat Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD) Pemko Tanjungbalai yang enggan untuk disebutkan namanya mengatakan, " untuk perbulannya PAD yang bisa di raih pihak Pemko Tanjungbalai hanya berkisar lebih kurang Rp. 3 Milyar perbulan nya, sedangkan Gaji ASN yang harus di bayarkan untuk setiap bulannya lebih kurang 13 Milyar ditambah dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP lebih kurang sebesar Rp, 4,8 Milyar perbulannya, itupun sudah termasuk pemotongan 20 ℅.

Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat yang setiap bulan nya mengirimkan dana non peruntukan ke Kas Pemko Tanjungbalai yang mencapai lebih kurang Rp. 29 Milyar perbulannya, sementara sisa dari 29 Milyar tersebut digunakan untuk belanja ASN seperti bayar lampu, air, bayar internet dan bayar minyak kendaraan, serta pembayaran perjalanan dinas dan biaya operasional masing masing kantor atau masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut sumber yang di percaya pihak pemko Tanjungbalai saat ini sedang berupaya keras agar gaji ke 13 tersebut, dapat dibayarkan termasuk upaya mengumpulkan sisa sisa anggaran.

Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Harta Negara Republik Indonesia (LP2KHN) Propinsi Sumatera Utara, Ismed menilai kerja dan upaya pihak pemko Tanjungbalai sudah maksimal, hanya saja ada beberapa hal yang seharus nya ikut menerima efisiensi tersebut, namun terkesan kurang dilaksanakan seperti pihak legeslatif, seharus nya biaya perjalanan dinas pihak legeslatif juga dipotong, hal hal yang dianggap tidak terlalu urgent gak perlu di laksanakan, yang seharusnya anggaran untuk perjalanan dinas tersebut, bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak, termasuk pembayaran gaji ke 13,dan lain sebagainya, ujar Ismed.

  (Kabiro)

Lokasi:

Berbagi :