Sentani,Indometro.Id.
Dialog Diskusi Publik Yang di gelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI ) dan Utusan Se Papua di Rumah Kebangsaan Waena Kota Jayapura,Selasa,30/4/2024.
Tema Dialong " MANTAPKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT ADAT DALAM MENYUKSESKAN PEMILIHAN LEGISLATIF DPRK DAN DPRP UTUSAN ADAT DI TANAH PAPUA SESUAI PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI RI NOMOR 116 - PU-VII-2009 DAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2021".
Adapun sub tema: BARISAN MERAH PUTIH REPUBLIK INDONESIA BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT ADAT SUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN AMANAT PANCASILA ,UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA".
Hadir dalam Dialog Diskusi Publik Tersebut, Anggota DPR Papua Yonas Nussy , Ketua Dewan Adat Suku Wilayah Tabi Daniel Toto dan Ketua BMP - RI Max Ohhe serta sejumlah Masyarakat Perwakilan Papua.
Pada Media Indometro Ketua BMP RI memberitahukan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah meman tapkan solidaritas masyarakat adat dalam menyukseskan DPRK dan DPR agar apa yang sedang di terjadi sekarang ini tidak menjadi rancuh dan juga menghasilkan anggota yang berbobot serta menjadi harapan masyarakat Papua.
Hasil dari diskusi ini mendorong agar dalam perekrutan anggota DPRK benar berjiwa pancasila dan juga melihat latar belakang dari calon tersebut agar tujuan dari Bangsa Negara tetap Utuh dan terjaga serta tidak serta merta merekrut calon yang notabene tidak berjuang kepentingan masyaraka Papua dan Juga Indonesia." tuturnya.
Dialong Diskusi Publik ini menarik karna seluruh utusan perwakilan Se Papua menginginkan adanya keterwakilan DPRK baik di Kabupaten,Propinsi dan juga di DPR RI sehingga hal ini juga menjadi harapan BMP RI dan sangat layak.
Di singgung khusus keterwakilan perempuan di DPRK yang bertentangan dengan adat Papua, " Bahwa keterwakilan perempuan itu Harus dan sangat penting karena dia akan perjuangkan komunitas - komunitasnya itu sebabnya perempuan juga punya hak yang sama dalam keterwakilan DPRK." tutupnya.


Posting Komentar untuk "Barisan Merah Putih Republik Indonesia Gelar Diskusi Publik"