Rapat kordinasi dipimpin Kapolda SumselIrjen Pol A. Rachmad Wibowo sik dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnan SIK Msi ,PJU serta para , Danrem 044/Gapo Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir, S.Sos MM, Kasi Intel Korem 044/Gapo Kolonel inf M.Arif Gumelar SIP, MM, Kasi Ops Korem 044/Gapo Kolonel inf Tri Yudianto Hendro Winoto ,Pasi Ren Korem. 044/Gapo serta diikuti para Kapolres/Tabes jajaran Polda Sumsel dan para Dandim wilayah Sumatera Selatan via Virtual.

Kapolda Irjen Pol A. Rachmad Wibowo sik menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi situasi kontigensi di setiap wilayah terutama terkait Transportasi mulai pengangkutan logistik sampai pengamanan saat pencoblosan dan pasca pencoblosan ataupun hasil penghitungan.

Menurut Kapolda berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada (IPKP) tahun 2023 beberapa kabupaten di Provinsi Sumsel masuk daerah rawan pemilu Wilayah Sumsel contohnya wilayah OKI daerah terpencil jalan darat kemudian melewati perairan baru tiba ke lokasi karena lokasi yang dijangkau

“Daerah-daerah ini memiliki kerawanan yang perlu dimonitoring karena lokasi nya seperti daerah perbatasan kota /Kabupaten dan provinsi seperti Kawasan Jakabaring /plaju yang sebagaian warganya sekitar 14 RT berktp Palembang, namun domisili wilayah Kabupaten Banyuasin” kata Kapolda Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK

Selain itu menurut dia daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau ada di beberapa daerah seperti ini yang ada di dalam wilayah Kabupaten Sumatera Selatan
juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan pemilu 2024.

Menurut mantan Kapolda Jambi total kekuatan 510 personel TNI yang akan di BKOkan terutama pada tgl 14 dan 15 Pebruari
,diluar Polri, dan anggota satuan perlindungan masyarakat yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 di Sumatera Selatan mencapai ribuan personel terdiri dari Kepolisian tiga ribuan personel, dan anggota satuan perlindungan masyarakat lainnya.

Penempatan personil dalam pengamanan Pemilu 2024 kata dia dilakukan berdasarkan kriteria kerawanan pada lokasi tempat pemungutan suara (tps) yaitu kurang rawan, rawan atau sangat rawan,
dengan kegiatan pesta Demokrasi ini kita tunjukkan soliditas TNI/Polri kepada masyarakat,bukan hanya secara fisik namun juga secara administratif dan para Kapolres agar anggaran yang dipegang digunakan secara efektif dan efesien kegiatan Pengamanan akan berjalan dengan baik dan sukses karena kolaborasi dan kerja sama yang baik sesuai label yang dikenal ” Sumsel Zero konflik”.

Laporan : Jhon Heri