Lumajang ,indometro.id.Sabtu,8/12/2023.Bimtek Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim digelar di hotel Gajah mada,Jalan Panglima Sudirman Lumajangan Jawa Timur .Jumat malam,7/12/2023.
Selain pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai pembicara, juga hadir anggota DPRD Provinsi Jatim Lailatul Qodriyah yang akrab di panggil neng Lela.Ustad Zamroni sebagai moderator , dan narasumber Gus wadud pada kegiatan Bimtek tersebut.
Dalam pemaparannya, DPMD Jawa Timur melalui Kepala Bidang (Kabid) Kemasyarakatan Desa Tri Yuwono mengungkapkan "Dalam Bimtek Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini, berkenaan tentang pelibatan lembaga kemasyarakatan desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
“Itu bisa dimulai dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan di desa,” ungkap Tri Yuwono.
Lebih lanjut, Tri Yuwono mengatakan, lembaga itu bisa mempunyai fungsi dan tugas yang cukup kuat ketika anggotanya dari lembaga kemasyarakatan desa itu, mampu terlibat dalam sebuah perencanaan yang ada di desa.
“Perencanaan itu terutama dalam pembuatan APB des. Sehingga mereka harus tahu siklusnya, tahu kebutuhannya dan tahu bagaimana meningkatkan kapasitas mereka sebagai mitra pemerintah desa,”ungkap Tri .
Menurutnya, bahwa selama ini lembaga kemasyarakatan desa itu, dalam prakteknya belum bisa menjadi mitra pemerintah desa.
“Karena mereka merasa tidak setara dengan pemerintah desa, dan mestinya, harusnya setara.
Meskipun, lembaga kemasyarakatan desa itu regulasinya yang menetapkan itu kepala desa. Namun, secara intelstansional fungsinya itu mereka mitra,” tandas Tri Yuwono.
Kabid Pemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tri Yuwono juga berharap, paling tidak kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa itu bisa se optimal mungkin.
“Dengan berangkat dari perencanaan dan keterbatasan anggaran, justru kebutuhan-kebutuhan itu bisa optimal juga pada akhirnya. Tapi kalau mereka (LKD) tidak terlibat disitu, siapa yang memperjuangkan,” ungkap Tri Yuwono.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Neng Laila dalam penyampaiannya mengatakan, Bimtek ini adalah sinergitas program provinsi dengan kabupaten/ kota yang menyertakan perwakilan desa-desa yang ada di Kabupaten Lumajang.
“Provinsi Jatim menggelar acara seperti ini di berbagai kabupaten/kota dalam bimbingan teknis yang sasarannya untuk desa.
Perlunya, untuk menyampaikan terkait UU nomor 1 tahun 2022 terkait dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” ungkap Neng Laila.
Lebih lanjut, Neng Laila Tamim mengatakan, dimana provinsi diberikan batasan maksimal, kalau kemarin hasil bagi pajak itu 70 persen dikelola dan diurus oleh provinsi. Kedepan di tahun 2025, 70 persennya untuk kabupaten/kota dan provinsi hanya boleh 30 maksimal persen.
“Ini artinya ada peluang anggaran yang akan diamanahkan kepada kabupaten/kota.Tentunya kami memohon kepada bupati untuk ada kerelaan toh , sampaikan tentang potensi ini kepada desa.
Karena membangun negeri ini dengan cara membangun mulai dari desa itu sangat produktif,” ungkap Neng Laila
Neng Laila kembali mengungkapkan "Dengan cara itu diharapkan nuansa kebangsaan itu akan tumbuh. Kemudian sentuhannya dengan lembaga kemasyarakatan desa.
“Dan bagaimana cara menumbuhkannya, tidak kemudian dengan mensuport pembiayaannya, akan tetapi dengan sebatas memberikan stimulan.
Sehingga harapannya per 2025 nanti ,yang sudah direncanakan 2024, lembaga kemasyarakatan desa akan tumbuh menyertai dengan tumbuhnya ekonomi yang ada di desa.
Tidak mungkin membangun ekonomi desa dengan dana negara kecuali, yang mungkin adalah membangun ekonomi desa dengan kebersamaan,” ungkapnya.
Neng Laila juga berpesan, pastikan kita harus berinovasi. Kita bisa upayakan untuk kreatif dan stimulannya pastikan di 2025 ada.
“Hanya desa yang punya semangat membangun dengan inovasi dan kreatif yang tinggi, yang akan sampai pada tujuan pembangunan itu,” pesan Neng Laila.
Selanjutnya Neng Laila juga mengungkapkan“kegiatan bimtek ini diadakan untuk melatih dan memberikan pencerahan kepada para kepala desa untuk melatih operator di desanya agar lebih melek teknologi dan untuk mempermudah mereka untuk menyusun laporan – laporan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD), karena ini merupakan system yang baru di pemprov jatim. Sehingga ketika ada bantuan apapun yang ditujukan untuk desa, tidak akan membuat salah paham lagi.”ungkap Neng Laila.
Setidaknya ada sekitar 21 kepala desa yang menghadiri acara bimtek tersebut, dan 21 kepala desa yang hadir dalam acara bimtek nantinya akan menjadi contoh dari desa-desa yang lain,yang juga akan di latih supaya lebih pandai dalam mengelola dan mengembangkan desanya,"ungkap Neng Laila (D .S)
