Manggarai Timur Indometro id
Pengerjaan proyek Lapen di Desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda kabupaten Manggarai Timur mendapatkan laporan dari masyarakat setempat terkait dugaan kejanggalan terhadap pengerjaan lapen dan drainase.
Dalam UU NO. 14 tahun 2008 tentang informasi publik yaitu transparansi, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.
Dimana masyarakat berhak untuk mengetahui tentang program pemerintah apalagi terkait dengan pembangunan beserta anggarannya.
Namun kondisi tidak serupa dengan pengerjaan proyek Lapen Di Desa Tengku Leda kecamatan lamba Leda kabupaten Manggarai Timur.
Dalam pantauan media Indometro id pada Rabu (25/10/2023), papan informasi proyek tidak ada sama sekali padahal sumber dana, anggaran, RAB dan juga jangka waktu pengerjaan proyek Lapen sangat di butuhkan informasinya oleh masyarakat setempat.
Hal ini mereka sampaikan ke awak media Indometro id bahwa selama kurang lebih hampir sebulan proyek Lapen ini mulai di kerjakan namun papan informasi tidak ada sama sekali.
Sehingga masyarakat menduga kuat bahwa proyek Lapen ini ada kongkalikong antara konsultan dan pelaksanaan kegiatan tentunya, mereka menilai pengerjaan proyek ini sangat unik dimana hanya di pekerjaan oleh beberapa orang dan perlengkapan alat kerja sangat terbatas.
"Kami betul bingung, baru kali ini kami menemukan proyek semacam ini dimana tidak tahu siapa kontraktornya, siapa kepala tukangnya dan siapa anggota kerjanya", ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Lebih lanjut ia sampaikan bahwa seharusnya TPT yang meski dikerjakan dulu agar tanah yang mereka galih dapat menampung disitu sehingga tidak merugikan para pemilik sawah di sekitar.
"Kan kalau nanti di kerjakan TPT pasti memotong luas petak sawah karena sudah lebih dulu tanahnya di tampung disitu, dan ini sangat merugikan petani sebagai pemilik sawah ". Ujarnya
Sementara itu ketika diwawancarai para pekerja harian yang tidak bisa sebut identitasnya mereka mengatakan upah kerja satu hari itu sebanyak 70 ribu dan makan di tanggung sendiri.
Hal ini membuat mereka banyak mengeluh atas upah ini namun di tengah krisis ekonomi ini mereka hanya berpasrah terhadap upah itu namun masyarakat setempat berharap agar aparat penegak hukum (APH) dapat merespon dan bertindak tegas terhadap kontraktor maupun konsultan serta pemerintah daerah agar bisa mengawas langsung.
