Ads:
.png)
Pringsewu, indometro.id -
Muhammad Nasir Abas mantan narapidana teroris hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) sebagai narasumber yang digelar di aula Mapolres Pringsewu, Senin (27/05/2023)
Muhammad Nasir Abbas hadir bersama Tim Divisi Humas (Divhumas) Polri yang dipimpin AKBP Gatot Hendro Hartono, SE, M.Si menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kontra Radikalisme dengan tema "Teroris Musuh Bersama".
Acara tersebut dihadiri unsur Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Akademisi, mahasiswa.
Muhammad Nasir Abas, mantan tokoh Jamaah Islamiyah (JI) yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh Divhumas Polri pada acara Kontra Radikalisme menyampaikan materi, bercerita tentang pengalaman masa lalunya saat berada di Akademi Militer Afghanistan selama tiga tahun, saat di Philipina dan tempat lainnya.
Ia mengatakan teroris adalah musuh bersama dan penanggulangan terorisme, radikalisme tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepolisian, namun harus dibantu oleh seluruh elemen masyarakat.
Nasir Abas mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berpotensi direkrut oleh kelompok teroris dan kelompok radikal mulai dari diberikan pemahaman yang salah.
"Ada tiga tahapan perilaku masyarakat menuju ke terorisme. Pertama intoleran, kemudian radikal lalu puncaknya menjadi teroris," bebernya.
Mantan Ketua Mantiqi 3 Jamaah Islamiyyah Ini berpesan agar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika diperkuat dan dipegang teguh oleh masyarakat, karena dua hal tersebut merupakan senjata utama untuk melawan terorisme dan radikalisme.
Sementara, AKBP Gatot Hendro Hartono mengatakan, program kontra radikal merupakan program yang bertujuan membangun personal guna mencegah dan membentengi diri dari pengaruh radikalisme.
"Saat ini paham radikalisme dan separatisme banyak dihembuskan oleh kelompok tertentu melalui berbagai elemen. Tujuannya merubah paham seseorang menjadi radikal,” ungkapnya.
Perwira menengah Polri yang menjabat Kasubbag Berita Bagpenum Ropenmas Divhumas Polri ini menambahkan perlunya upaya dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, masyarakat, adat dan pemuda untuk terus berperan aktif guna menangkal penyebaran paham radikalisme tersebut. (NH)
