Himpunan Mahasiswa kristiani Lhokseumawe ( HMKL) menanggapi adanya polemik terkait formasi , pengawasan pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru agama Non Muslim di kota Lhokseumawe . Menurut isu yang sudah menyebar luas dan masih sangat hangat menjadi perbincangan dikalangaan masyarakat khusunya masyarakat kota Lhokseumawe.
Pemko Lhokseumawe menyediakan formasi PPPK tenaga guru untuk disebar ditingkat sekolah dasar ( SD) dan sekolah menegah pertama (SMP) dan pada saat ini dikabarkan terdapat 15 orang pelamar tenaga guru dalam PPPK yang akan di adakan Tahun 2022.
Ismail A manaf selaku ketua DPRK Lhokseumawe menanggapi hal isu slot PPPK tersebut dengan mengasumsikan bahwa diadakannya formasi PPPK untuk tenaga guru mengakibatkan kerawanan dalam kemarwahan Syariat Islam yang ada dalam kota lhkseumawe yang juga akan memberikan dampak negatif pada Siswa Siswi beraga Islam di kota Lhokseumawe dengan suntikan ideology agama Non Muslim.
Menanggapi pernyataan dari ketua DPRK Lhokseumawe HMKL merespon bahwasanya apakah pemikiran dari seorang DPR dapat dibenarkan seperti itu dengan Inteloran pada masyarakat sendiri, seharusnya DPR memberi peran penting dalam mewujudkan hak daripada masyarakat bukan malah menentang keras atas tindakan Pemko Lhokseumawe tersebut. Jika DPRK menjaga kemarwahana Syariat Islam bukan berarti memberikan kesenjangan bagi umat beragama dengan mengesampingkan hak daripada masyarakat Non Muslim , mengingat Aceh adalah bagian dari NKRI bukan Negara Islam.
Kemudian melihat data yang beredar mengenai jumlah Siswa Siswi yg berada dikota Lhokseumawe mencapai 1.193 warga yang bukan beragama Islam , yang diamana Non Muslim didominasi beragama budha dengan jumlah 536, katolik berjumlah 151 dan Kristen berjumlah 501 . jika rasio peserta didik 10 % dari total penduduk maka lebih kurang 120 orang tersebar dijenjang pendidikan yang berbeda baik SD ,SMP dan SMA. Bahwasnya mengingat para peserta didik masih didominasi beraga muslim setidaknya jika pun terjadinya rektutan tidak sebanyak itu jumlah rasio peserta didik Non Muslim yg ada dikota Lhokseumawe.
Siswa Siswi yang Non Muslim sebaiknya belajar agama di tempat ibadah masing-masing.sedangkan ia menyadari bahwa menganut kebebasan beragama adalah hak setiap warga Negara ,mendapatkan keagamaan hak setiap anak ujarnya tantawi sebagai ketua komisi IV DPR Aceh
Saya selaku humas dari HMKL Yuliana silalahi menaggapi pernyataan tantawi yang selaku ketua komisi IV DPR Aceh bahwa belajar ditempat ibadah itu jauh berbeda dengan belajar disekolah , dalam peribadahan tidak mengenal istilah tanya jawab ( sharing) hanya sebatas mendengar dan mengikuti peribadahan sedangkan belajar disekolah kita dapat melakukan tanya jawab ( sharing) kepada guru guna mempermudah pemahaman yang diajarkan .
mengingat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan pada pasal 1 berbunyi “ pendidikan diselenggrkan secara demokratis dn berkeadiln serta tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural,dan kemajemukan bagsa “. nah tindakan pemko Lhokseumawe sudah mengarah pada UU diatas menegnai siistem pendidikan namun belum disadari oleh dinas pendidikan dan DPRK Lhokseumawe . bahkan peran DPRK yg sebagaimana pembuat kebijakan namun menentang kebijakan tersebut adalah sikap yang tidak sesuai dengan arti lembaga DPRK.
Yuliana selaku penulis menyampaikan seharusnya DPRK dan dinas pendidikan berkerja sama untuk mewujudkan hak daripada Siswa Siswi menerima ajaran agama masing –masing disekolah, agar tidak adanya kesenjangan diantara umat beragama .
(Juliana S./AR).
Posting Komentar untuk "Juliana Silalahi Anggota Humas, Himpunanan Mahasiswa Kristiani Lhokseumawe ( HMKL) Menanggapi Pernyataan Ketua DPRK Lhokseumawe Terkait Slot PPPK Guru Agama Non Muslim Lhokseumawe"