Diduga , Adanya Praktek Jual Beli Proyek Penunjukan Langsung di APBD Brebes

Brebes- indometro.id - Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD ) untuk proyek pekerjaan di Kabupaten Brebes tahun 2021, yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah diduga banyak sekali praktek jual beli paketan, Dalam pelaksanakan pekerjaan pemerintah tersebut yang terhitung kurang lebih ada 5.990 paket pekerjaan di tahun 2021, sesuai penjelasan dari Pokja LPSE kabupaten Brebes, baik berupa penunjukan langsung maupun lelang, Begitu menurut Saeful Fajar salah seorang aktifis dalam keteranganya, selasa ( 25/1/2022 ) 

menurut fajar,  ribuan paket pekerjaan yang telah dikerjakan di tahun 2021 itu mendapat sorotan dari sejumlah aktifis, pemerhati pembangunan di Kabupaten Brebes.

Pihaknya mengaku prihatin  dengan kondisi yang terjadi saat ini di kabupaten Brebes, 

" Dugaan dalam pelaksanan tersebut banyak terjadi transaksional, dalam mendapatkan paket pekerjaan itu dan patut diduga banyak sekali penyimpangan. " jelas fajar

Saya perihatin, lanjut dia, karena dalam hal itu patut kita duga banyak terjadi praktek transaksional, untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan proyek fisik tersebut, yang Nilainya di duga mencapai hingga 10 sampai 12 persen dari tiap nilai pekerjaan

lebih dalam fajar melanjutkan, untuk mendapatkan pekerjaan, kontraktor harus mengeluarkan sejumlah uang terlebih dulu. Jumlahnya pun disesuaikan dengan jumlah pekerjaan dan nilai yang akan dikerjakan. 

" ini sangat memprihatinkan, bagi kami selaku pemerhati pembangunan di kabupaten Brebes " ujarnya

menurutnya, dengan kondisi yang seperti itu, Akan mengurangi kualitas atau hasil dari pekerjaan proyek tersebut, Dikarenakan anggaran yang digunakan tidak terserap secara maksimal

Jika dugaan ini benar, Fajar menambahkan, adanya, maka ini sudah masuk potensi ranah tindak pidana korupsi. Dan ini harus kita berantas demi terciptanya pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Brebes Tercinta ini, Beliau beranggapan jika dalam praktek pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD untuk penunjukan langsung itu lebih di dominasi oleh Pokir pokir anggota dewan, regulasinya kurang pas, karena di situ seharusnya yang lebih dominan adalah peran fungsi BAPEDA yang harus di munculkan.

"Jadi untuk APBD tahun anggaran 2022 ini harus lebih transparan, tepat guna dan kemanfaatannya dan jangan sampai di tahun 2022 ini akan muncul temuan temuan saat Audit BPK dan Inspektorat " pungkasnya

Lokasi:

Berbagi :