Simalungun, indometro.id -
Aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) di kantor Bupati Simalungun, kantor DPRD Simalungun dan Mapolres Simalungun kembali dilakukan, Selasa (16/11/2021).
Aksi dikordinatori oleh Anthony Damanik (Ketua GEMAPSI) dan Jahenson Saragih (Sekertaris GEMAPSI) dengan diikuti 100 orang massa GEMAPSI dengan tuntutan antara lain yaitu meminta DPRD Simalungun membentuk pansus dugaan pelanggaran sumpah jabatan Bupati Simalungun, meminta Bupati Simalungun mencopot Drs Esron Sinaga sebagai Sekda Kab. Simalungun, dan meminta kepala Polres Simalungun mengusut dugaan korupsi jualan foto, majalah dan adribut di sekolah sekolah di Kab. Simalungun.
Dilapangan, terpantau, pukul 11.00 Wib massa GEMAPSI tiba di depan gerbang kantor Bupati Simalungun dengan mendapatkan pengawalan dari Polres Simalungun dan Satpol PP Kab. Simalungun. Massa GEMAPSI membawa poster bertuliskan Tolak Tobanisasi di Kab. Simalungun. RHS Ciptakan pendatang jadi penentu di Kabupaten Simalungun. DPRD harus bentuk Pansus, bukti sudah jelas. Esron datang ke Simalungun buat gaduh.
Dalam kesempatan unjuk rasa Anthony Damanik melakukan orasi yang intinya bahwa kehadiran sebagai bentuk kemarahan masyarakat Simalungun kepada Bupati Simalungun, karena telah mencoba melemahkan suku Simalungun di kampungnya sendiri. Bupati telah merekomendasikan calon Sekda yang bukan suku Simalungun.
Esron Sinaga telah menghina DPRD kota Pematangsiantar, Esron Sinaga terlapor dalam dugaan korupsi di Polda Sumut. Adanya rekam jejak bagi calon yang berasal dari Kab. Simalungun sementara untuk Esron Sinaga tidak.
Hal tersebut dibenarkan Jahenson Saragih, selaku sekertaris GEMAPSI dan menambahkan bahwa Esron Sinaga setelah menjabat memimpin rapat soal kawasan hutan di Silou Kahean, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana kondisi Kabupaten Simalungun.
“Kita sudah laporkan kasus korupsinya Esron Sinaga ketika menjabat sebagai Kadis Perhubungan Siantar,” ujarnya.
Tidak lama berselang, massa diterima oleh Sarimuda Purba, pewakilan dari Pemkab. Simalungun, dan menyampaikan Apabila ada temuan masalah hukum, silahkan laporkan kepada penegak hukum.
” Bila ada temuan jual beli foto atau yang lainnya dengan pemaksaan silahkan laporkan kepada pihak penegak hukum, ” ujarnya.
Mendengar jawaban dari Sarimuda Purba, Anthony Damanik menyampaikan bahwa besok 17 Nopember 2021 GEMAPSI dipanggil Polda Sumut atas pelaporan yang telah dilakukan.
” Ini tantangan bagi masyarakat. Kita akan mengawal kasus kasus di kabupaten Simalungun ini,” pungkas Anthony.
Berikut pernyataan sikap GEMAPSI
Pada Hari ini selasa 16 November 2021 kembali kami datang untuk menyikapi dan menindak lanjuti gerakan moral unjuk rasa kami sebelumnnya selasa tanggal 12 November 2021 dan pernyataan sikap yang kami sampaikan yang diterima Albert Saragih Asisten 1 Pemkab Simalungun, dengan ini kami menyampaikan hal – hal sbb :
1) Sesuai pernyataan dan janji – janji bapak Bupati secara terbuka yang menyatakan Simalungun harus menjadi tuan di rumah di Tanah Simalungun, si Jolom Suhul di tanah Simalungun.
Dengan ini kami meminta bapak untuk mewujudkan pernyataan bapak tersebut dengan mencopot Sekda Simalungun karena bukan suku Simalungun dan menggantinya kepada suku Simalungun.
Dengan ini kami meminta bapak agar mencopot Sekda Simalungun Karena diduga telah menghina DPRD Pematangsiantar, telah beberapa kali dilaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan saat seleksi sekda tidak ada ketentuan rekam jejak, tetapi saat seleksi eselon dua untuk orang Simalungun rekam jejak dijadikan ketentuan persyaratan.
Dengan ini kami meminta bapak agar segera mencopot Sekda Simalungun , karena telah membuat “ kegaduhan “ di GKPS dan di DPRD Kabupaten Simalungun.
2) Sesuai dengan janji bapak , Datang ke Simalungun jadi bapak , tidak ada Korupsi , tidak ada pungli , tidak ada menekan – nekan PNS dan tidak macam – macam.
Dengan ini kami meminta bapak membuktikannya dengan mengehntikan semua berjualan foto , spanduk , buku , atribut dan melaporkan dugaan korupsinya kepada penegak hukum untuk membuktikan bahwa bapak bupati tidak terlibat.
3) Sesuai dengan pernyataan bapak datang ke Simalungun tidak ada Kolusi , Korupsi , Nepotisme ( KKN ) dan menganut azas Pluralisme.
Dengan ini kami meminta Bapak untuk membatalkan pengangkatan tenaga Ahli Bupati Simalungun karena selama ini tidak pernah ada tenaga ahli Bupati Simalungun , tidak ada mewakili ummat Islam , melanggar ketentuan dan telah ditolak DPRD Simalungun.
4) Tim Bapak kerap kali menyatakan pejabat dan pemimpin Simalungun sebelumnya 10 tahun korup dan merusak Simalungun serta tidak menerapkan Habonaron Do Bona :
Dengan ini kami meminta agar bapak mencopot kepala Dinas Pertanian dan asisten yang melanggar ketentuan , mengikuti seleksi diatas 56 tahun. dan pejabat yang sebelumnya dituduh korup dan merusak Simalungun selama 10 tahun.
5) Janji – janji bapak yang menyatakan bahwa yang memiliki kartu Sikerja akan mendapat bantuan Rp. 1 juta S/D Rp 50 juta.
Dengan ini kami meminta agar bapak membuktikan janji – janji bapak tersebut dengan segera me realisasikannya.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan keyakinan akan dikabulkan dan kami nyatakan demi harkat dan martabat kami etnis Simalungun sebagai Tuan rumah dan Sipukkah Huta di Tanah Simalungun akan terus memperjuangkan hak – hak kami di tanah Simalungun.
(JP)
