Ads:
.png)
Jakarta, Indometro.id -
Mencermati ekosistem teknologi yang memungkinkan keterlibatan masyarakat atau civic tech menjadi kata kunci agar masyarakat sipil di Indonesia bisa berdaya secara efektif di dunia digital dalam mengawal dan berkontribusi untuk demokrasi elektoral pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, Viryan pada diskusi The Indonesian Forum Seri 78 membahas Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan The Indonesian Institute, Selasa (7/9/2021).
Viryan mengutip data dari We Are Social mengenai gambaran perkembangan digital di Indonesia dimana ada lebih 27 pengguna baru digital sepanjang tahun 2020-2021 dan diyakininya akan terus meningkat. Masih mengutip data tersebut, pria asal Kalimantan Barat juga mengatakan rata-rata pengakses internet diatas usia 13 tahun sebanyak 77,5 persen dari total populasi 274 juta penduduk Indonesia.
Sehingga jika dihitung pada 2024 nanti masyarakat menurut dia sudah sangat siap untuk terlibat dalam pemilu secara digital. "Maknanya adalah dari gambaran secara umum ini menunjukkan digitalisasi pemilu menjadi sebuah keniscayaan bahkan menjadi sebuah kebutuhan," ujar Viryan.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar memaparkan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya dengan Perludem terkait keterbukaan data melalui website utama KPU. Penelitian ini untuk mengkaji dan membantu dalam merencanakan strategi mempromosikan inisiatif civic tech yang mendorong keterbukaan data pemilu.
Peneliti Perludem, Mahardika berharap rekomendasi penelitian dapat menjadi gambaran bagaimana ekosistem civic tech dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia serta menjadi kompas untuk arah digitalisasi pemilu di Indonesia. Mahardika pun mengapresiasi langkah KPU dalam menyediakan data pemilu terbuka yang rencananya akan dilaunching September ini.
Manajer Riset Open Data Labs Jakarta, Arthur Glenn Maail menjelaskan civic tech hadir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini bisa terjadi karena internet membuat adanya pertukaran informasi pemerintah menjadi dua arah sehingga mengurangi kesenjangan informasi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memaparkan terkait kualitas anggaran belum optimal hingga upaya untuk merevisi regulasi UU Pemilu yang kandas padahal ide besar dimasukkan dalam revisi UU tersebut menyangkut penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, regulasi yang ada memiliki keterbatasan tetapi pemerintah memutuskan tidak perlu dilakukan revisi.
(Red)
