-->

Iklan

Temukan Kami DI Fb

Halaman

Staf Unit Geonim PT Antam Diperiksa Kejagung Korupsi Penyimpangan Pengalihan IUP Batubara

Rabu, 18 Agustus 2021, Agustus 18, 2021 WIB Last Updated 2021-08-19T08:17:43Z
iklan disini :




 


Staf Unit Geonim PT Antam Diperiksa Kejagung Korupsi Penyimpangan Pengalihan IUP Batubara

Jakarta, Indometro.id - 
Staf Unit Geonim PT Antam Tbk diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) sebagai seorang saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyimpangan dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Sumatera Selatan. 

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard  Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan pers kepada wartawan pada Rabu, 18 Agustus 2021, di Gedung Kejagung RI Jakarta. 

Ia mengatakan bahwa Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang sebagai saksi.

"Yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 HA di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau PT. Citra Tobindo Perkasa kepada PT. Indonesia Coul Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM, Tbk)," kata Leo sapaan akrabnya melalui keterangan pers yang diterima oleh Indometro, Rabu, (18/8/2021).

Menurutnya, saksi tersebut merupakan pegawai dari PT Antam untuk mengklarifikasi mengenai audit kerugian yang terjadi. 

"Saksi yang diperiksa yaitu YH selaku Staf pada Unit Geonim PT. ANTAM, Tbk, diperiksa terkait klarifikasi dengan Tim Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN)," ujar Leo. 

Leo menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

"(Hal itu) guna menemukan fakta hukum tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 HA di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau PT Citra Tobindo Perkasa kepada PT Indonesia Coul Resources (Anak Perusahaan PT ANTAM, Tbk)," jelasnya. 

Kejagung tetap menerapkan aturan kesehatan pemerintah untuk mendukung upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19 terkait kegiatan pemeriksaan. 

"Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M," tukasnya. 

Perkara penyimpangan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) batubara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang diduga merugikan negara hingga Rp 92 miliar. Penyidikan perkara itu telah berlangsung sejak 2018 dan kini dilanjutkan Kejagung.

Perkara tersebut berawal ketika Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR) 2008-2014 berinisial BM mengakuisisi PT Tamarona Mas Internasional (TMI). PT TMI memiliki izin perusahaan batubara di Mandiangin, Sarolangun, dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR pada 2010.

Menurut Kejagung, pengalihan IUP ini, telah terjadi dugaan persekongkolan dalam proses pengalihan izin usaha yang melibatkan sejumlah perusahaan. Harga dengan kontraktor ditentukan sebesar Rp 92,5 miliar meskipun belum dilakukan due diligence.

Dimana BM melakukan pertemuan dengan tersangka mantan Komisaris PT CTSP, MT selaku penjual atau kontraktor batu bara pada 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian, yaitu Rp 92,5 miliar. Padahal belum dilakukan due diligence.

Kemudian MoU disepakati di Jakarta pada 19 November 2010 dengan sejumlah perusahaan untuk mengakuisisi PT CTSP. Namun PT ICR, yang merupakan anak usaha PT Antam, tidak punya dana.

Untuk itulah PT ICR meminta tambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp 150 miliar. 

Penambahan modal tersebut disetujui melalui keputusan direksi yang dikoordinir oleh tersangka Dirut PT Antam Tbk Alwinsyah Lubis (AL) pada 4 Januari 2011 tanpa melalui kajian yang menyeluruh. Penambahan modal yang disetujui sebesar Rp 121,97 miliar.

Tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam Tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT TMI tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif. 

Menurut pemberitaan, Kejagung menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dari PT Citra Tofindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Cold Resources (anak perusahaan PT Antam Tbk). Dari empat tersangka yang ditahan itu, salah satunya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Antam Tbk, yakni Alwin Syah Lubis (AL).
Sumber:Kejagung RI


Beri Komentar Dong!

Tampilkan

Terkini

Nasional

+