Jakarta, Indometro.id -
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk proaktif dalam membantu meningkatkan produktivitas petani serta memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Rabu (25/08/2021), di Istana Negara, Jakarta.
Rakornas ini mengusung tema “Mendorong
Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung
Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”. “Saya minta TPIP dan TPID tidak
hanya fokus mengendalikan inflasi saja, tetapi juga harus proaktif mendorong
sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif, membantu meningkatkan produktivitas
petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik
kelas,” ujar Presiden, dikutip dari Setkab.go.id.
Secara khusus, Kepala Negara menekankan agar momentum pandemi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Di tengah pandemi, sektor ini menjadi sektor unggulan karena tetap mampu bergerak produktif dan menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2021 ini, di kuartal I sektor pertanian mampu tumbuh positif sebesar 2,95 persen dan kuartal II-2021 sebesar 0,38 persen.
“Saya yakin insyaallah di kuartal III sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi, karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar,” ujar Presiden.
Nilai ekspor sektor pertanian pada semester I-2021 mencapai
Rp282 triliun atau naik 4,05 persen jika dibandingkan periode yang sama
di tahun 2020, yaitu sebesar Rp247 triliun. Kepala Negara menilai, masih
terdapat banyak komoditas pertanian berorientasi ekspor yang perlu terus dikembangkan.
Komoditas tersebut di antaranya porang, sarang burung walet dan
berbagai produk hortikultura lainnya.
“Saya melihat di lapangan, seperti tadi
saya sampaikan, porang betul-betul saya kira ke depan sangat menjanjikan,
pasarnya masih sangat besar. Tetapi saya titip agar komoditas porang ini
didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik,
berupa beras, atau makanan yang lainnya,” ujarnya.
Presiden meminta agar upaya
mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian ini digarap
dengan serius. Ini bukan hanya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan
kesejahteraan petani tetapi juga untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga
sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan
mesin pertumbuhan ekonomi.
“Semua harus disiapkan dari hulu sampai hilir,
kelembagaan petani dalam model klaster ini perlu diperkuat. Badan usaha milik
petani, baik koperasi atau BumDes juga perlu terus dikembangkan, sehingga nilai
tambah dari pascapanen ini terus bisa ditingkatkan. Akses pemasaran harus
diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri, akses pembiayaan juga
perlu dipermudah dan disederhanakan,” tegas Presiden.
Terkait pembiayaan,
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR), terutama untuk sektor pertanian. Plafon KUR pertanian pada tahun
2021 adalah sebesar Rp70 triliun, dari total KUR yang ada sebesar Rp253
triliun.
“Skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik
usaha-usaha yang ada di bidang pertanian. Persyaratan KUR juga harus terus
dipermudah,” ujarnya.
Presiden menambahkan, KUR juga harus bisa dimanfaatkan
untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (Rice
Milling Unit), sehingga kredit ini semakin dirasakan manfaatnya bagi petani.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk memperkuat pendampingan
serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani.
“Saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk
memperkuat pendampingan bagi petani. Manfaatkan teknologi, termasuk platform
digital untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong
panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” tandasnya.
Jaga stabilitas harga pangan dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan
pangan sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam Rakornas
Pengendalian Inflasi ini Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk menjaga
ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang, utamanya barang kebutuhan
pokok.
“Kalau ada hambatan, segera selesaikan hambatan-hambatan itu di
lapangan. Ini perlu kita lebih banyak kerja di lapangan, baik itu kendala di
produksi maupun kendala di distribusi. Setiap kota harus cek lihat lapangan
bagaimana, apakah ada kendala produksi, apakah ada kendala distribusi,”
tegasnya.
Presiden juga menekan jajarannya tetap waspada dan berhati-hati dalam
mengatur gas dan rem dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. “Daya beli
masyarakat harus terus ditingkatkan, yang akan ini mendorong sisi demand, sisi
permintaan, serta bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Posting Komentar untuk "Perkuat Sektor UMKM, Presiden Minta TPIP dan TPID Proaktif Bantu Tingkatkan Produktivitas Petani"