Serdang Bedagai, Indometro.id -
Sejumlah warga di desa kabupaten Serdang Bedagai meminta keadilan kepada pemerintah atas dugaan diskriminasi lahan mereka yang termasuk dalam jalur proyek jalan tol Tebingtinggi- Siantar, hal ini disampaikan warga kepada sejumlah awak media di Dusun II Desa Naga Kesiangan, Kec Tebing Tinggi Kab Serdang Bedagai, Jumat (30/7/2021).
BPN Kabupaten Serdang Bedagai kembali menggelar masalah pemeriksaan soal lahan masyarakat terkena jalur tol, turut hadir dalam kegiatan, pihak perkebunan PTPN lll Gunung Pamela, pihak perwakilan manajemen proyek tol, BPN, Pengadilan Negeri dan Kajari Kab Sergai serta Kades masing masing Desa.
Proses mediasi pemeriksaan di lapangan jalur tol zona l Kecamatan Tebing Tinggi dilakukan langsung kepada masyarakat yang lahannya terkena zona merah pembangunan jalan tol dari beberapa desa, yakni Desa Bahsumbu, Desa Naga Kesiangan, Dusun ll Desa Nagabuntu ,dan Desa Pane Tonga.
Tampak di lokasi ratusan warga yang merasa dulunya pemilik lahan turun ke lokasi, warga merasa di rugikan oleh pihak perkebunan PTPN lll karena lahan mereka saat ini dijadikan jalan tol.
Masyarakat pemilik lahan merasa di diskriminasi oleh pihak penguasa HGU juga pihak dinas terkait soal masalah ini.
Juga hadir beberapa tokoh masyarakat mewakili tiap desa , yakni Hartoyo, Boimin dan Edy Saragih.
Hartoyo dan Boimin menjelaskan bahwa sejak dulu tanah ladang tersebut adalah milik nenek moyang mereka, "Ini adalah tanah ladang kami, yang kami dapat dari opung, atok dan orang tua kami, dan saat ini di wariskan kepada kami " ungkapnya.
" Sudah 60 tahun lebih dari turun temurun, tanah ini kami kelola dulunya dijadikan ladang bahkan tempat tinggal , tidak pernah bermasalah bahkan dulu di tempat inilah pernah jadi pemukiman penduduk namanya Kampung Sipirok " sambungnya.
Ia menerangkan sebelum ada wacana proyek jalan tol masih tersisa beberapa rumah di atas tanah bukit , karena selalu terimbas banjir dari sungai Sibarau, masyarakatnya pindah ke desa Naga Kesiangan, " bahkan sampai saat ini masih banyak saksi hidup soal sejarah tanah kami ini " ucapnya.
Mereka mengatakan selaku warga negara yang patuh aturan dan UU setiap tahunya mereka tetap bayar pajak tanah/Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh pemerintah setempat, dan termasuk surat bukti kepemilikan tanah sudah ada sejak dulu.
" Bukan kami ingin menghalang halangi program proyek tol, bahkan kami semua suka daerah desa kami maju dengan adanya proyek tol program pemerintah pusat, tapi ganti rugi tanah kami janganlah di monopoli atau didiskriminasi terlebih kepada pihak perkebunan BUMN dan juga BPN daerah janganlah di makan hak kami " tegas Hartoyo.
" Kalau tanah kami ini bermasalah sengketa dengan pihak HGU kenapa tidak dari dulu digelar permasalahanya. kok baru sekarang di masalahkan oleh pihak kebun " katanya.
Mewakili nama masyarakat yang tergabung dalam tiga desa ini mereka meminta dan butuh keadilan yang benar-benar di tegakkan dari pihak pemerintah daerah ataupun pusat.
" Hanya inilah punya kami dan warga kami memiliki lahan ,janganlah kami di rugikan." tegas Hartoyo dan Boimin selaku tokoh masyarakat juga merasa korban sebagian lahannya terkena jalur tol.
Dari hasil mediasi proses lapangan, tergugat dan penggugat yang ditengahi langsung oleh pihak Pengadilan Negeri, Kajari, BPN Kabupaten Sergai dengan disaksikan pihak perkebunan, pihak tol dan muspika Kecamatan Tebingtinggi serta seluruh warga masyarakat terkena sengketa lahan, belum menghasilkan keputusan dan akan dilakukan penetapan kelanjutan nantinya.
(JR)
