Tebing Tinggi, Indometro.id -
Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi Sumut menghadiri rapat pembentukan SMSI Kota Tebing Tinggi.
SMSI sebagai lembaga organisasi yang menaungi perusahaan media siber/online dan siap menjadi mitra pemerintah dalam kemajuan daerah.
Demikian disampaikan Sekretaris SMSI Provinsi Sumatera Utara, Erris Napitupulu saat memberi arahan dalam rapat pembentukan SMSI Tebing Tinggi di kantor Indometro, Jl M Akub Hasibuan, Kel Tanjung Marulak Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi, Kamis (1/7/2021).
Turut hadir dalam rapat, Wakil Ketua SMSI Sumut Agus Lubis, Penasehat Roni Purba SH, Ahmad Rizal Pemimpin Redaksi Indometro , Imran Yusuf Wapemred Indometro, Ridwan Napitupulu pemilik media Mimbar Sumut, Erwan Tanjung mewakili Top Metro, Kaharuddin Syah SH pemimpin perusahaan Indometro.
SMSI Sumut mendukung penuh kehadiran SMSI di Tebing Tinggi, selain sebagai mitra pemerintah, SMSI senantiasa mengajak para pemilik perusahaan perusahaan media siber yang belum bergabung agar bisa bergabung dengan aturan,mekanisme dan AD/ART SMSI.
" Tujuan dan harapan kita kedepannya setelah terbentuknya SMSI di Tebing Tinggi agar dapat mematuhi segala aturan dan semua portal berita online yang tergabung dalam media siber dapat terverifikasi Dewan Pers " papar Erris Sekretaris SMSI.
“Kami dari pengurus mengapresiasi antusias seluruh pemilik perusahaan pers berbasis online atas terbentuknya organisasi ini, sampai saat ini kota Tebing Tinggi belum ada kepengurusan SMSI, maka melalui rapat pembentukan ini agar segera disusun kepengurusannya " sambung Erris.
Kembali dilanjutkan Erris, SMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang sudah masuk dalam konsituen Dewan Pers, " oleh karena itu kita harapkan kepada pengurus dapat juga menggelar berbagai pelatihan maupun workshop jurnalistik, dan kita siap menjadi pembicara ataupun narasumber " lanjutnya lagi.
Di tempat sama, Penasehat SMSI Sumut, Roni Purba SH menyebut bahwa dalam penyajian berita seorang wartawan dituntut untuk profesional dalam membuat berita, " sumber informasi harus jelas dengan upaya konfirmasi yang harus ada agar pemberitaan nantinya tidak berdampak melanggar UU ITE " pungkasnya.
(IY)
“
